KAB. CIREBON, (FC).- Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Kabupaten Cirebon mempertanyakan sisa pengerjaan batik seragam pegawai Pemda yang bermotif Mande Praja Caruban itu, karena tahun lalu, pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka memulihkan ekonomi di kalangan pengrajin batik di masa pandemi Covid-19 yaitu memberikan stimulan kepada 240 pengrajin batik yang ada di Kabupaten Cirebon dengan membuatkan batik seragam pegawai Pemda dengan cara tulis.

“Baru sebanyak 5000 potong kain batik Mande Praja Caruban yang dikerjakan oleh ekitar 240 pengrajin di seluruh Kabupaten Cirebon. Sedangkan kebutuhan batik seragam pegawai Pemda ini sejumlah 18 ribu potong. Tapi kok sekarang tindaklanjut yang keduanya kok dikembalikan ke dinas masing-masing,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Kabupaten Cirebon, Rukadi Suminta, kemarin.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Cirebon, Mohamad Ferry Afrudin mengatakan, tahun kemarin pengadaan seragam batik Pemda bermotif Mande Praja Charuban itu di dinasnya.

Namun tahun ini dan tahun depan pihaknya mengaku tidak ada alokasi anggaran lagi di dinasnya.
“

Tahun kemarin ada di kita, ya sekitar alokasi anggaan 5000 potong seragam batik itu. Tapi tahun ini di kami tidak ada lagi,” kata Ferry kepada FC.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Maman Sutisman mengatakan, secara garis besar di APBD tahun 2022 pengadaan batik tradisional untuk seragam batik Pemda ada.

Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu di sentralkan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon.

“Pengadaan batik tradisional dialokasikan ke anggaran SKPD masing-masing. Sehingga kami belum tahu besaran nilainya berapa, secara garis besar di APBD 2022 ada belanja pakaian batik tradisional di masing-masing SKPD,” kata Maman Sutisman.

Kalau yang sebelumnya, kata dia, di dinas Koperasi diadakan kurang lebih 5000 potong. Dan sudah dibagikan serta didistribusikan kepada staf di setiap SKPD, sedangkan para pejabat struktural itu dianggarkan di tiap-tiap SKPD.
“

Terkait ke pengrajin siapa, kami tidak tahu. Sekali lagi ditegaskan tahun 2022 ini ada pengadaan, namun di SKPD masing-masing dan tergantung kebutuhan,” tukasnya. (Ghofar)