KOTA CIREBON, (FC) – Kota Cirebon mengalami resesi ekonomi semenjak pandemi Covid-19 menyerang. Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, menyebutkan bahwa digitalisasi pelayanan pemerintah daerah sebagai solusi.

Menurut Wali Kota Cirebon, selama pandemi, Kota Cirebon mengalami kemunduran ekonomi di berbagai sektor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, presentasi kemiskinan Kota Cirebon naik dari 8,4 persen menjadi 9,52 persen pada tahun 2020.

Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi juga turun drastis dari 26,9 persen menjadi -0,99 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada tahun 2019 menjadi 10,97 tahun 2020.

“Bagi pemerintah daerah, menurunnya laju ekonomi berpengaruh kepada pendapatan daerah dan terhambatnya pembangunan,” ujar Azis dalam Webinar dan Talkshow dukungan digitalisasi Bank BJB untuk meningkatkan pendapatan daerah di masa pandemi pada Rabu (9/8).

Belum lagi kebijakan-kebijakan yang membuat kegiatan ekonomi masyarakat menyusut. Dimulai dari kebijakan PSBB, pembatasan kegiatan, hingga karantina wilayah.

Karena itu, untuk memulihkan ekonomi masyarakat, Wali Kota sangat mendukung langkah percepatan layanan digitalisasi.

Hal tersebut dapat mendorong perekonomian Kota Cirebon saat atau pada pasca pandemi ini.

“Transformasi digital memegang peranan penting. Digitalisasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan daya tahan dan daya saing masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah Kota Cirebon telah berupaya memimplementasikan digitalisasi pada sektor retribusi sebagai pendapatan daerah. Buktinya, Kota Cirebon telah menggunakan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui QRIS semenjak Oktober 2020 lalu.

“Kemudahan layanan digital transaksi akan bermuara ke peningkatan pendapatan daerah,” tandasnya. (Melly/Job/FC)