Soal Bantuan Subsidi Upah, Kadisnakertrans: Kami Sudah Usulkan Semua
Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/slawipos/tintabiru.com/wp-content/themes/liputanwp/template-parts/single/single-desktop.php on line 79
KAB. CIREBON, (FC).- Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Cirebon, Erry Ahmad Husaeri mengaku tidak mengetahui berapa pekerja di daerahnya yang sudah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Keuangan.
“Kalau berapa jumlah yang sudah cair saya tidak tahu ya, karena yang lebih tahu itu BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Erry kepada FC usai mengikuti rapat dengan Komisi IV DPRD, Rabu (16/9).
Berdasarkan data yang dikirimkan oleh Disnakertrans Kabupaten Cirebon, ada sekitar 63.878 orang. Dan sampai dengan diluncurkannya bantuan tersebut, sudah ada sebagian pekerja yang mendapatkan BSU tersebut.
“Kami sudah mengusulkan semua data pekerja yang berhak mendapatkan bantuan. Hanya saja apakah semua pekerja yang diusulkan itu mendapatkan bantuan atau tidak, kami tidak tahu,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan, pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi hanya yang terdaftar sebagai peserta BPJS yang masih aktif sampai dengan Juli 2020. Dikatakanya dari jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS bisa mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah.
“Dari jumlah yang diusulkan semuanya sudah tercover, karena mereka yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Erry menambahkan, meskipun belum ada aduan dari pekerja karena tidak mendapatkan bantuan. Namun secara prinsip, Disnaker mencoba untuk melindungi para pekerja. Karenanya, dengan dimasukannya pekerja sebagai peserta BPJS, hal tersebut merupakan sebuah perlindungan bagi pekerja itu sendiri.
Dijelaskan Erry, selama masa pandemi Covid-19 ada sekitar 125 pekerja yang di PHK. Untuk selanjutnya, Disnaker mengusulkan nama-nama yang di PHK tersebut, agar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tetapi, dirinya belum mengetahui apakah pekerja yang di PHK sudah menerima bantuan atau belum.
“Itu kan ranahnya ada di Dinas Sosial, kami hanya mengusulkan, nanti yang melakukan verifikasi dan validasi ya disana (Dinsos). Jadi saya belum tahu itu sudah direalisasi atau belum,” tandas Erry. (Muslimin)








Tinggalkan Balasan