KAB.CIREBON, (FC).- Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI tahun 2026 harus memastikan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan, bukan hanya mereka yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina, saat menghadiri kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial bersama sekitar 250 orang tua siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (5/8).

Menurut Selly, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menjadi instrumen negara dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Dalam dialog bersama para orang tua siswa jenjang SD, SMP hingga SMA tersebut, Selly menemukan bahwa mayoritas peserta didik yang diterima saat ini berasal dari keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial.

Padahal, kata dia, sasaran Sekolah Rakyat berdasarkan pembahasan di Komisi VIII DPR RI tidak terbatas pada penerima bansos, melainkan masyarakat miskin yang masuk kategori Desil I dan Desil II sesuai data kesejahteraan sosial.

“Prioritasnya adalah masyarakat yang berada pada Desil I dan Desil II, tidak harus mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat. Kemungkinan informasi ini belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” ujar Selly.

Ia menjelaskan, masyarakat miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial tetap memiliki peluang mengikuti program Sekolah Rakyat sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak, tetapi juga menghadirkan pendampingan sosial bagi keluarga.

“Kalau orang tuanya belum pernah menerima bantuan sosial, maka akan diberikan bantuan. Rumahnya bisa diperbaiki, kemudian pekerjaan orang tuanya juga akan dibantu melalui kementerian terkait sesuai potensi dan keterampilannya,” jelasnya.

Selly menilai, masih minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme penerimaan Sekolah Rakyat perlu menjadi perhatian bersama. Sosialisasi harus diperluas agar program tersebut benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain persoalan sasaran penerima, Selly juga menyoroti kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia mengaku kecewa karena pembangunan yang sebelumnya ditargetkan dapat digunakan mulai 1 Agustus 2026 belum sepenuhnya rampung.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan kontraktor pelaksana, Selly meminta komitmen agar seluruh pekerjaan diselesaikan paling lambat 15 Agustus 2026.

“Kami meminta pihak ketiga dan PUPR menepati komitmen. Tanggal 15 Agustus seluruh fasilitas harus sudah memenuhi aspek kenyamanan dan keselamatan agar anak-anak dapat belajar dengan aman,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar target waktu, tetapi harus memperhatikan kualitas dan keselamatan siswa.

Beberapa pekerjaan seperti pemasangan kaca jendela, penyempurnaan fasilitas keselamatan, hingga pembersihan akhir harus dipastikan selesai sebelum digunakan.

Berdasarkan laporan yang diterima, progres pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai sekitar 95 persen. Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum kegiatan belajar dimulai.

Selain infrastruktur, Selly juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik.

Menurutnya, guru yang akan mengajar harus diberikan ruang untuk beradaptasi, menyusun kurikulum, hingga membangun kekompakan sebelum proses pembelajaran berlangsung.

“Kesiapan sekolah bukan hanya soal gedung. Guru juga harus siap, mulai dari penyusunan kurikulum, MPLS, hingga membangun chemistry antarpendidik agar proses belajar berjalan optimal,” katanya.

Selly berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat menjadi evaluasi nasional sebelum program tersebut diperluas ke daerah lain.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berdirinya gedung sekolah, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima manfaat, kesiapan tenaga pendidik, serta keberhasilan mengintegrasikan pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Jika seluruh komponen berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan memutus kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Ghofar)