KAB. CIREBON, (FC).- Sebanyak 3.521 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Cirebon kini telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Cirebon, H Imron di Stadion Ranggajati Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Rabu (17/12/2025).

“Selamat kepada seluruh P3K paruh waktu yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawainya (NIP). Dengan penetapan NIP ini,  artinya secara resmi telah memperoleh kedudukan, tanggungjawab, dan hak sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN), yang memikul amanah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya dalam sambutannya.

Masih kata Imron, penetapan NIP bukan hanya proses administratif, tetapi, penegasan komitmen bahwa pegawai adalah aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon menaruh harapan besar agar para P3K paruh waktu ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Imron mengajak semua pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjalankan tugas dengan profesional, akuntabel, berorientasi pelayanan, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan.

Menurut Imron, nilai-nilai dasar berakhlak menjadi pedoman perilaku yang wajib dihayati dan terapkan dalam setiap langkah.

Selain nilai dasar tersebut, P3K paruh waktu sebagai bagian dari keluarga besar Korps Pegawai Republik Indonesia juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi panca prasetya Korpri.

Imron berharap seluruh P3K paruh waktu mampu menginternalisasi nilai berakhlak dan panca prasetya Korpri dalam setiap pelaksanaan tugas. Sehingga dapat memberikan kinerja terbaik, menjaga ketertiban, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan harmonis.

“Para P3K paruh waktu yang baru dilantik ini bisa bekerja dengan baik dan bisa membawa perubahan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik. Serta dapat menjalankan tugas untuk membantu pemerintah  dalam mencapai visi dan misi bupati dan wakil bupati,” harapnya.

“Jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa setiap aparatur dituntut untuk bekerja dengan dedikasi, disiplin, serta penuh integritas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno berharap P3K paruh waktu yang telah diberikan SK dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan publik.

“Mereka harus mampu membuat perubahan di dalam bekerja serta dalam memberikan pelayanan publik, seperti yang ada di puskesmas, kecamatan dan dinas agar lebih meningkat lagi,” katanya.

Ia menegaskan P3K paruh waktu tetap dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Sehingga kedepan kepala perangkat daerah dapat menentukan diperpanjang atau tidaknya P3K paruh waktu tersebut.

“Evaluasinya setiap tahun, ada target yang dilakukan oleh P3K tersebut dalam bekerja. Jadi ada indikator kinerja setiap tahun ada evalusasi, kinerja dari pimpinannya,” katanya.

Ia menambahkan, para P3K Paruh Waktu tersebut, suatu saat bisa naik status menjadi penuh waktu. Namun, dilihat dari kemampuan keuangan daeeah.

“Kita lihat jumlah yang pensiun, dan keuangan daerah untuk mengangkat P3K paruh waktu menjadi penuh waktu,” pungkasnya. (Ghofar)