KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Kodim 0620/Kabupaten Cirebon melakukan rapat koordinasi sekaligus evaluasi pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rakor sendiri dilakukan secara daring, yang diikuti oleh para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Cirebon, di Aula Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (26/11).

Komandan Kodim (Dandim) 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan pemda termasuk dengan para kuwu, Forkopimcam untuk membantu pelaksanaan percepatan pembangunan KDKMP.

Pasalnya Kodim 0620/Kabupaten Cirebon merupakan satuan penugasan dari PT Agrinas yang bertanggung jawab untuk membangun fasilitas fisik KDKMP.

“Kita mempunyai target secara umum 93 hari pekerjaan. Dan diharapkan di Januari 2026 pembangunan sudah selesai sesuai target. Namun operasionalnya di bulan Maret KDKMP ini bisa operasional,” katanya.

Ia menjelaskan, dari 412 desa dan 12 kelurahan yang sudah mendapatkan SK, baru 125 KDKMP di Kabupaten Cirebon yang sedang proses pembangunan.

Namun, kata Yusron, banyak kendala untuk pembangunan KDKMP, salah satunya terkait lahan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Koperasi.

“Tanah masih menjadi kendala, karena tidak memenuhi syarat, karena minimalnya 1000 m², serta terkait urugan, dimana PT Agrinas tidak menangung terkait urugan, ini menjadi kendala para kepala desa dan lurah,” katanya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala menyebut hasil rapat evaluasi percepatan pembangunan KDKMP dari 412 desa 12 kelurahan ini yang sudah input ke Portal Kementerian Koperasi ada 262 desa. Angka tersebut kini menjadi terget pemerintah daerah.

“Jadi sampe akhir tahun ini ada 262 desa yang sudah diinput di portal Kemenkop, sekarang sudah tahap verifikasi, sehingga setelah mendapatkan persetujuan, bulan Januari 2026 bisa segera dibangun,” katanya.

Ia mengungkapkan, para kuwu dan lurah saat ini terkendala dengan lokasi yang akan di bangun KDKMP.

Pasalnya lahan yang akan dijadikan KDKMP tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

“Urugan menjadi kendala para kuwu dan lurah, karena tidak bisa dicover oleh PT Agrinas sebagai pelaksana pembangunan, selain itu juga lokasi yang melintasi sungai, pembuatan jembatan juga tidak bisa dicover, harus ditanggung oleh desa,” katanya.

“Kemudian ada yang luas lahan tidak sesuai dengan persyaratan, yang disyaratkan 20×30 meter atau 600 m², untuk parkir 400 m². Ada juga yang ukurannya jauh di bawah itu makanya ditolak. Karena target 262 KDKMP, sebagaimana arahan Wamenkop bahwa desa jangan memaksakan kalau memang tidak ada lahan yang memenuhi kriteria,” tandasnya. (Ghofar)