KOTA CIREBON, (FC).- Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama sejumlah perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Griya Sawala, Kamis (6/11/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Ashar Saputra, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, dan membahas sejauh mana perkembangan program MBG di Kota Cirebon, termasuk kendala teknis yang terjadi di lapangan.

Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra menjelaskan di awal pelaksanaan program, Kota Cirebon sempat dinilai lambat dalam menjalankan MBG. Hingga pertengahan tahun, baru dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Namun, lanjut Ashar, seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut terus bertambah. Memasuki awal November ini, sudah ada 20 dapur yang beroperasi dari total kebutuhan 35 dapur di seluruh wilayah Kota Cirebon.

“Awal tahun 2025 kami sempat dicap lambat karena sampai Juni hanya dua dapur yang berjalan. Tapi kini sudah ada 20 dapur yang aktif di lima kecamatan, sementara 15 dapur lainnya masih dalam proses penyelesaian,” ujar Ashar.

Ia memaparkan perkembangan pelaksanaan MBG di setiap wilayah cukup beragam. Di Kecamatan Kejaksan, dari enam dapur yang ditargetkan, dua sudah beroperasi dan melayani 6.694 siswa.

Di Kecamatan Kesambi, dari sebelas dapur yang disiapkan, tujuh di antaranya sudah berjalan dan melayani 24.236 siswa serta 2.063 posyandu.

Sementara di Kecamatan Harjamukti, enam dari sebelas dapur telah aktif dengan layanan untuk 20.646 siswa dan 714 posyandu.

Adapun di Kecamatan Lemahwungkuk, empat dari lima dapur telah berjalan dan melayani 11.233 siswa serta 253 posyandu. Sedangkan di Kecamatan Pekalipan, dari dua dapur yang direncanakan, baru satu yang beroperasi dan melayani 3.085 siswa serta 840 posyandu.

Ashar menambahkan, wilayah Pekalipan menjadi yang paling sedikit karena bukan termasuk kawasan pendidikan.

“Ke depan, BGN berencana membentuk dapur prototipe yang berada langsung di bawah pengelolaan BGN, dan akan ditempatkan di wilayah Kalijaga,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menyampaikan dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah peristiwa yang terjadi di lapangan terkait program MBG.

Berdasarkan hasil evaluasi, forum menilai bahwa beberapa kejadian disebabkan oleh faktor kelelahan para pekerja dapur akibat tingginya beban kerja.

Fitrah mengungkapkan, DPRD Kota Cirebon akan memberikan rekomendasi agar kapasitas setiap dapur dikaji ulang. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah kesalahan akibat human error yang muncul karena kelelahan pekerja.

“Kami akan merekomendasikan agar kapasitas produksi satu dapur maksimal hanya 2.000 porsi. Porsi yang terlalu banyak membuat tenaga kerja kelelahan, dan ini perlu diantisipasi agar kualitas layanan MBG tetap terjaga,” kata Fitrah.

Ia menegaskan, DPRD mendukung penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap para pelaksana di lapangan. (Agus)