KAB. CIREBON, (FC).- Usulan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur resmi disetujui oleh Gubernur dan DPRD Jawa Barat pada Rabu pekan lalu. Hasil kesepakatan ini kemudian dibawa ke pemerintah pusat untuk dikaji lebih lanjut oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kepala Bagian Pemerintahan pada Setda Kabupaten Cirebon, Yadi Wikarsa mengatakan, setelah kemarin usulan disetujui di tingkat Provinsi Jawa Barat, tahapan selanjutnya adalah dokumen persetujuan diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai Wakil Presiden untuk dilakukan kajian komprehensif.

Apabila hasil kajian dinyatakan layak, maka pemerintah pusat akan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang lahirnya daerah persiapan otonomi baru.

“Proses persiapan DOB ini berlangsung selama tiga tahun. Jika dalam tiga tahun persyaratan terpenuhi, bisa langsung ditetapkan. Namun bila belum, diberikan tambahan waktu satu tahun. Jika tetap tidak terpenuhi, maka daerah tersebut kembali ke kabupaten induk,” kata Yadi Wikarsa di kantornya, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, meski telah masuk tahap penting, tantangan pemekaran tidak ringan. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan banyak usulan, mengingat lebih dari 500 daerah di Indonesia juga mengajukan DOB.

Kata dia, dari sisi urgensi, Kabupaten Cirebon disebut sebagai kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat, namun aspirasi masyarakat tidak bisa ia tolak, di antaranya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi. Pemerintah daerah berkewajiban menyalurkan aspirasi tersebut selama sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Selain fokus pada rencana pemekaran Cirebon Timur, pemerintah daerah juga diingatkan agar tidak melupakan pembangunan Kabupaten Cirebon induk. Menurut kajian, potensi pembangunan Cirebon sudah terbagi: wilayah barat unggul di sektor pertanian, wilayah tengah pada jasa pemerintahan dan pendidikan, serta wilayah timur di sektor industri.

“Pembangunan harus seimbang. Jika Cirebon Timur maju, kabupaten induk juga harus lebih maju. Jangan sampai hanya satu wilayah yang berkembang,” pungkasnya. (Red)