MAJALENGKA, (FC).– Di tengah semangat Pemerintah Kabupaten Majalengka mempercantik wajah kota dan mengembangkan sektor pariwisata, potensi wisata sejarah Gua Jepang masih terhambat di meja administrasi.

Hingga Juli 2025, belum ada progres konkret karena status kepemilikan aset belum tuntas dibahas.

‎Gua Jepang yang berada di kawasan pusat kota Majalengka sebenarnya dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi heritage.

Namun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka, Ida Heriani, menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa melangkah lebih jauh karena lokasi tersebut masih menjadi aset Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

‎“Saat ini masih tahap diskusi. Belum ada kesepakatan soal kepemilikan. Kita tidak bisa langsung mengelola, karena asetnya bukan milik kita,” jelas Ida, Jumat (25/7).

‎Menurutnya, Pemkab Majalengka telah melakukan dua hingga tiga kali pertemuan dengan BBWS. Namun, belum ada kejelasan apakah gua tersebut akan diserahkan sepenuhnya atau cukup melalui kerja sama pengelolaan.

‎“Rumah orang kan nggak bisa kita perbaiki sembarangan. Harus jelas dulu itu milik siapa, dan mekanismenya seperti apa. Sekarang masih di tahap itu,” tegasnya.

‎Ida menegaskan, selama belum ada kejelasan status aset, maka anggaran pun belum bisa disiapkan. Padahal, jika ingin masuk dalam rencana kerja 2026, penganggarannya harus diajukan mulai sekarang.

Baca Juga: Melongok Sejarah Gua Jepang Majalengka yang Kini Dipenuhi Coretan

‎“Kalau kesepakatan bisa dicapai tahun ini, maka revitalisasi baru bisa dimulai tahun depan. Sekarang kita juga sudah masuk tahap KUPAS (Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Sementara) 2026,” ujarnya.

‎Gua Jepang sendiri bukan bangunan yang bisa dipugar sembarangan. Sebagai peninggalan sejarah, konsep pengembangannya lebih ke arah pelestarian bentuk asli, bukan renovasi menyeluruh.

‎“Pendekatannya bukan revitalisasi dalam arti fisik, tapi pelestarian. Pengelolaan yang baik bisa membuatnya jadi destinasi wisata sejarah. Tapi sekarang fokus dulu ke legalitasnya,” kata Ida.

‎Ia menambahkan, pembicaraan teknis seperti penataan akses masuk, area parkir, maupun penunjang wisata belum bisa dilakukan sebelum kepemilikan aset disepakati.

Meskipun menjadi salah satu prioritas Bupati Majalengka, proses pengembangan Gua Jepang harus menunggu keputusan administrasi antar lembaga pemerintah yang sering kali memakan waktu.

‎“Sama-sama instansi pemerintah, tapi tetap harus ada kesepakatan resmi. Mudah-mudahan secepatnya ada titik terang,” tandasnya.(Munadi)