Dari 147 Perumahan di Kota Cirebon Baru 13 yang Menyerahkan Fasum dan Fasos
KOTA CIREBON, (FC).- Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sudah menjadi kewajiban bagi pihak developer yang membangun komplek perumahan.
Fasos dan fasum ini biasanya menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli unit properti yang dibangun oleh developer.
Namun pada nyatanya, banyak developer yang belum memenuhi kewajibannya terkait fasos dan fasum yang pada akhirnya menimbulkan konflik dengan konsumen.
Penyerahan fasum dan fasos perumahan adalah proses penting, di mana pengembang properti menyerahkan aset-aset tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan, menjamin hak dan kesejahteraan penghuni perumahan.
Untuk Kota sendiri, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Wandi Sofyan menuturkan, dari total 147 perumahan yang dibangun oleh pengembang (developer) di Kota Cirebon, baru 13 yang resmi diserahkan sebagai aset Pemkot Cirebon.
“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah kawasan perumahan bisa diserahkan ke pemda,” jelas Wandi, Selasa (22/7/2025).
Salah satunya pembangunan perumahan harus telah rampung dan unit rumah yang terjual sudah mencapai minimal 90 persen.
“Yang paling penting, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan tersebut juga harus dalam kondisi baik,” jelas Wandi.
Namun, hingga kini baru sedikit perumahan yang memenuhi syarat tersebut. Dari 147 perumahan, hanya 13 yang telah diserahkan, jumlah yang dinilai masih sangat minim.
Wandi menjelaskan, ada sejumlah kendala yang menyebabkan rendahnya angka serah terima perumahan. Salah satunya adalah keterbatasan data.
“Data kita di dinas baru mulai tertata sejak 2017. Sebelumnya, dokumen-dokumen seperti site plan dan data teknis lainnya tersebar di beberapa dinas, seperti PU, Bappeda, hingga BPKPD. Ini menyulitkan proses pelacakan,” ujarnya.
Selain itu, banyak perumahan yang masih dalam tahap pengembangan atau belum mencapai target penjualan unit rumah.
Akibatnya, mereka belum bisa mengajukan serah terima. Kalaupun ada pengajuan, sering kali hasil verifikasi menunjukkan bahwa fasum dan fasos belum lengkap, atau belum memenuhi ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Kami tetap membuka pengajuan, tapi akan kami verifikasi kembali, mulai dari jalan, drainase, hingga ketersediaan RTH dan fasos/fasum. Kalau belum sesuai, tentu belum bisa kami proses,” jelas Wandi.
Tujuan Penyerahan Fasum dan Fasos, lanjut Wandi adalah menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas setelah penyerahan, sehingga infrastruktur tetap terawat dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.
“Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas beralih dari pengembang kepada Pemerintah Daerah setelah penyerahan. Fasum dan fasos yang diserahkan menjadi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” katanya lagi.
Untuk jenis fasilitas yang diserahkan adalah prasarana berupa jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan (drainase), tempat pembuangan sampah.
Untuk sarana, berupa fasilitas kesehatan (klinik), fasilitas pendidikan (sekolah), tempat ibadah, taman bermain, dan pasar. Dan utilitas berupa jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
Wandi menyebutkan, mekanisme dan persyaratan penyerahan adalah pengembang menyiapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administrasi.
Selanjutnya penyerahan dilakukan secara bertahap kepada pemerintah daerah, paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai rencana tata letak yang disetujui. Penyerahan ini meliputi pelepasan hak atas tanah dan aset yang ada.
Setelah penyerahan, pemerintah daerah, melalui SKPD terkait, akan bertanggung jawab atas pengelolaan, pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan aset tersebut.
“Fasum dan fasos yang diserahkan harus dalam kondisi baik dan sesuai dengan rencana awal pengembangan perumahan. Pemda tidak akan menerima fasilitas yang rusak atau belum diperbaiki,” ujarnya. (Agus)








Tinggalkan Balasan