KAB. CIREBON, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Jawaban Bupati Cirebon Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 serta penambahan bidang garapan Pansus Raperda.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, menyatakan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 kini akan dilanjutkan ke tahap pembahasan mendalam di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD.

“Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta dinas-dinas terkait,” jelas Teguh, belum lama ini.

Dalam paripurna tersebut, Bupati Cirebon Imron menyampaikan empat poin utama sebagai tanggapan atas Pemandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD. Salah satunya menyoroti kembali capaian prestisius Pemkab Cirebon yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi catatan positif atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, pada sisi lain, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 masih menjadi sorotan.

Imron mengakui realisasi PAD baru mencapai 90,56% dari target, serta belum menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini, menurutnya, dipengaruhi perubahan kebijakan perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mulai berlaku pada tahun anggaran 2024.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemkab Cirebon telah menyiapkan sejumlah langkah strategis berbasis digitalisasi.

Mulai dari pemutakhiran basis data perpajakan, penyebaran pesan pengingat melalui WhatsApp kepada wajib pajak, penerapan dashboard monitoring real-time, hingga pengembangan kanal pembayaran digital yang lebih variatif termasuk penggunaan QRIS.

“Upaya digitalisasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat membayar pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, serta mempersempit peluang kebocoran penerimaan daerah,” ujar Imron.

Selain sisi pendapatan, Bupati Imron juga melaporkan realisasi belanja APBD tahun 2024 yang telah mencapai Rp 4,6 triliun atau setara 95,64% dari total anggaran yang ditetapkan. Anggaran tersebut, lanjut Imron, dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan publik.

Di luar itu, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pendapatan alternatif. Sesuai regulasi terbaru Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal telah dikembangkan sebagai properti investasi yang dikelola secara komersial.

“Pengelolaan BMD tidak hanya untuk menunjang kinerja pemerintahan, tetapi juga diarahkan sebagai sumber pendapatan alternatif di luar pajak dan retribusi,” imbuhnya.

Usai penyampaian jawaban Bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penambahan bidang garapan panitia khusus (pansus) raperda, yang resmi dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.

Dengan berjalannya rangkaian pembahasan ini, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus terus mendorong inovasi pendapatan demi mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon secara berkelanjutan. (Suhanan)