KAB. CIREBON, (FC).- Keluhan petani di wilayah perbatasan antara Desa Jagapura lor Kecamatan Gegesik dan Desa Tegalmuya, Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu tuai sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah seorang akademisi sekaligus pelaku usaha sukses disektor pertanian asal Gegesik,Kabupaten Cirebon.

Dr.Surnita Sandi Wiranata.SE.MM seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon turut menyoroti permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di wilayah perbatasan.

Selain menjadi korban kebijakan yang terkesan saling lempar karena wilayah geografis, para petani juga dibebankan oleh biaya produksi yang tinggi,sebab mereka tidak pernah mendapatkan infrastruktur jalan usaha tani (JUT) yang layak.

“ya biaya produksi di wilayah perbatasan memang biasanya akan lebih tinggi dibanding biaya lain , seperti kita ketahui di Kabupaten Cirebon itu terdapat empat kecamatan penghasil padi terbesar yang di wilayah Kabupaten Cirebon pertama itu Gegesik, Nah yang di wilayah gegesik ini yang jadi masalah, karena wilayah gegesik itu kan ujung irigasi,Kendala wilayah ujung irigasi ini, kalau musim hujan itu dia kebanjiran, kalau musim panas dia kekeringan. Sehingga kendala-kendala ini yang selalu dihadapi oleh wilayah di Kecamatan Gegesik untuk wilayah pertanian sehingga infrastruktur ini Labil dan akan mudah rusak ketika musim hujan tiba”, kata Sandi kepada Fajar Cirebon. Selasa. (15/4).

Sandi menyebut dengan kondisi yang dialami petani seperti itu, Pemerintah semestinya memperhatikan, apalagi di sini kan wilayah yang merupakan sentral produksi padi dan beras di wilayah Cirebon, terutama di wilayah empat kecamatan tersebut begitu juga dengan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

“kondisi infrastruktur yang kurang baik, tentu ini akan sangat mengganggu dan akan menaikkan nilai kos dari produksi petani yang semestinya dikeluarkan dengan harga dan biaya yang murah karena infrastruktur yang rusak dan tidak layak perlu bantuan baik itu kendaraan ataupun jasa lainnya sehingga ada kos yang harus ditambah”.ungkapnya

Untuk itu,lanjut Sandi peran kedua pemerintah daerah mestinya memperhatikan dan mengupayakan supaya segera untuk membantu para petani didaerah perbatasan selain kondisi infrastruktur keluhan yang dialami petani juga terhambatnya distribusi pupuk dengan adanya program swasembada pada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, mestinya kedua pemerintah daerah ini berkesinambungan untuk bagaimana menciptakan program itu berhasil karena ujung tombaknya juga tetap para petani di daerah.

“Kedua pemerintah mestinya menyambut baik dengan adanya program tersebut, bisa memanfaatkan supaya infrastruktur itu bisa dibangun di wilayah-wilayah ujung irigasi.Tetapi ini jarang dilakukan oleh pemerintah,Kalau posisi daerah perbatasan itu kan ada dua kepentingan, baik itu dari wilayah kepentingan Kabupaten Indramayu maupun Kabupaten Cirebon, Semestinya dua wilayah ini berembuk dan bermusyawarah, Maka anggaran pun mestinya bisa disinergikan antar pemerintah daerah” jelasnya

Kan bisa mengadakan pertemuan untuk membahas terutama dari kalangan anggota legislatifnya, yang merupakan perwakilan dari masyarakat dengan adanya pertemuan kedua wilayah untuk bisa menyepakati bagaimana pembangunan ke depan.

“Mestinya petani itu akan dapat manfaat kalau seandainya memang ada kerjasama yang baik antara dua wilayah ini Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jadi tidak saling lempar, tidak saling menyalahkan” pungkas Sandi. (Johan)