Kamis, Oktober 24th, 2019

Peringati Hari Tani Ke-59, SEPETAK Tolak RUU Pertanahan

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG, TINTABIRU.COM Perayaan Hari Jadi Agraria ke-59 di Kabupaten Karawang diwarnai aksi demonstarsi oleh Serikat Petani Karawang (SEPETAK), Selasa (24/9/2019) siang.

Massa Serikat Petani Karawang (SEPETAK) berjalan kaki dari Islamic Centre menuju kantor Bupati

Aksi penolakan terhadap RUU pertanahan itu digelar SEPETAK saat memperingati Hari Tani Nasional yang ke-59 tahun 2019.

Ada 5 sikap tuntutan yang disuarakan SEPETAK saat menggelar aksinya di depan pintu gerbang Pemkab Karawang.

“Konflik tenurial yang terjadi di Karawang merupakan masalah serius bagi pemerintah untuk segera menuntaskannya. Konflik tenurial bukan saja mengandung esensi buruknya peran planologi terhadap keteraturan tata batas kawasan hutan tetapi juga menyangkut masalah kejahatan kemanusiaan, korupsi, deforestasi dan ancaman berbagai bencana alam, “tutur Ketua Umum SEPETAK, Wahyudin.

Ratusan massa dari SEPETAK dan mahasiswa tak bisa memasuki kantor Bupati Karawang karena gerbang ditutup dan dijaga aparat keamanan

Menurutnya, dimasa rezim Cellica Nurrachadiana yang menjabat sebagai Bupati Karawang, banyak terjadi kasus perampasan tanah milik masyarakat oleh Otoritas Kehutanan yang hingga kini tidak bisa diselesaikan secara bijak.

“Oleh karena itu, kami Serikat Petani Karawang (SEPETAK) mengutuk keras perbuatan perampasan tanah oleh Otoritas Kehutanan yang didukung Bupati Cellica Nurachadiana, dan atas itu pula kami menyatakan sikap:
1. Menolak RUU Pertanahan, Laksanakan UUPA No.5 tahun 1960
2. Berikan seluruh sertifikat masyarakat Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya hasil program PTSL
3. Kembalikan lahan masyarakat Desa Medalsari dan Desa Mulyasejati secara konstitusional yang telah dirampas oleh Otoritas Kehutanan
4. Cabut peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan yang melanggar HAM
5.Tangkap dan adili pejabat Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani yang melakukan kejahatan korupsi, “kata Wahyudin.

Setelah menggelar aksi di gerbang Pemkab Karawang, massa SEPETAK kemudian bergerak menuju kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang

Wahyudin menjelaskan, Diawal kelahirannya, Undang-Undang Pokok agraria (UUPA) menandakan spirit bangsa menuju suatu tatanan agrarian yang berkeadilan sosial. Seiring perjalan waktu, kata dia, terutama ketika kekuasaan orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno ditumbangkan oleh rezim militer Soeharto yang menandai berdirinya rezim politik orde baru. Namun, di era rezim Jokowi ini, tambah dia, kasus-kasus perampasan tanah rakyat oleh Otoritas Kehutanan sangat kentara dan sangat massif.

“Di era pemerintahan Jokowi saat ini, pembaruan agrarian yang katanya sudah dijalankan amatlah jauh dari harapan. Rezim ini tidak bisa mendongkel gembok orde baru untuk terbukanya pintu keluar yang tertutup rapat dari masalah perampasan tanah rakyat. Justru, alih-alih rezim ini malah berencana menjarah tanah-tanah rakyat secara lebih massif lagi melalui RUU Pertanahan yang tanpa tedeng aling-aling hendak mengangkangi UUPA. Luka lama kaum tani korban penjarahan tanah oleh otoritas kehutanan di era orde baru, kini berdarah lagi dan nyaris tidak dapat disembuhkan. Para petani di Desa Mulyasejati, Medalsari dan Tanjungpakis merupakan gambaran buram dari tata agraria di Kabupaten Karawang, “tegasnya.

Ditambahkan dia, saat ini rakyat Kabupaten Karawang sedang mati-matian berjuang mempertahankan hak atas tanahnya untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Namun, Permerintah Kabupaten Karawang dengan bodohnya turut melegitimasi perampasan tanah melalui Perda Tata Ruang yang melampaui batas-batas aturan yang termaktub didalamnya sehingga melanggengkan praktik kotor perampasan tanah-tanah rakyat setempat.

“Desa Tanjungpakis yang ada di Kecamatan Pakisjaya yang ditunjuk BPN Karawang sebagai salah satu desa penerima program PTSL pada tahun 2018 lalu, sampai saat ini sebagian besar masyarakat yang menjadi subjek PTSL belum menerima sertifikat tanah yang sudah selesai diterbitkan BPN karena hampir seluruh objek PTSL diklaim milik Kehutanan. Bahkan, klaim kehutanan atas tanah masyarakat di desa Tanjungpakis hampir mencapai 70 persen dari luas desa Tanjungpakis yang didalamnya mencakup pemukiman dan areal pertambakan, “ungkapnya.

Perum Perhutani sebagai operator tata kelola hutan yang mengajukan keberatan kepada BPN atas hasil PTSL, tutur  dia, tidaklah memiliki dasar hukum. Hal tersebut dibuktikan saat pertemuan multi pihak yang dimediasi oleh Asda I Setda Pemkab Karawang pada 1 Agustus 2019 lalu yang digelar di gedung Asda I.  Perum Perhutani yang hadir dari berbagai jenjang seperti Divisi Regional Jabar-Banten, Kawasan Pemangku Hutan Purwakarta dan Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Cikiong menyampaikan dasar pengukuhan kawasan hutan dan atau kelompok hutan melalui SK Mentan Nomor 92/um/ 1954 tentang penunjukan kawasan hutan, penataan batas Kawasan Hutan Cikiong Tahun 2003 dan penetapan Kawasan Hutan Tahun 2016.

Dasar hukum yang diajukan Perum Perhutani, jelas dia, tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali, karena:
1. SK Mentan Nomor 92/um/1954 tentang penunjukan kawasan hutan tidak mencantumkan Cikiong sebagai salah satu kawasan hutan dan atau kelompok hutan yang ditunjuk
2. SK Penujukan tahun 1997 memasukkan tanah-tanah rakyat yang sudah dibebani hak
3. Penataan batas yang kemudian disahkan melalui Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan atau kelompok hutan tahun 2016 sebagai dasar hukum tentu merujuk pada penunjukan kawasan hutan berikut ketentuan-ketentuan lain yang mengaturnya. Namun sampai sekarang BATB itu tidak dimiliki oleh otoritas kehutanan. Hal ini mengandung pengertian proses penetapan kawasan hutan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Disamping itu, BATB yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh unsur-unsur terkait seperti BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Camat, Kepala Desa dan masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan kawasan hutan

“Sedangkan unsur-unsur tersebut sama sekali tidak mengetahui apalagi menandatangani BATB. Dengan demikian sangat dimungkinkan oleh alasan inilah Perum Perhutani tidak pernah bersedia menunjukan BATB kepada pihak berwenang. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang sebenarnya mengetahui bahwa surat keberatan dari Perhutani itu bersifat inkonstitusional. Namun, BPN Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Hadiat Sondara justru menunjukkan watak pengecutnya dengan menahan sertifikat masyarakat karena takut  oleh Perhutani yang akhirnya tunduk kepada yang salah dan memilih untuk membangkang pada aturan yang benar, “sanggahnya.

Usai menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang Pemkab Karawang, ratusan petani ini kemudian bergeser menuju Kantor Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) Kabupaten Karawang untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

SEPETAK bahkan mengancam akan menginap di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang selama 3 hari jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pihak BPN. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin