Kamis, Oktober 24th, 2019

Tolak 4 Point Revisi UU KPK, Komunitas Gusdurian Datangi DPRD Karawang

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG, TINTABIRU.COM Komunitas pengagum pemikiran Gusdur (Gusdurian) Kabupaten Karawang, Kamis (19/9/2019) pagi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Komunitas Gusdurian Karawang saat berorasi di depan pintu gerbang gedung DPRD menolak 4 point revisi UU KPK

Sambil membawa spanduk bertuliskan “Save KPK dan Reformasi Dikorupsi” serta membawa payung hitam, komunitas Gusdurian ini mendatangi gedung wakil rakyat Kabupaten Karawang untuk menyampaikan aspirasi mereka perihal penolakannya terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI pada Selasa (17/9/2019) kemarin.

Puluhan komunitas Gusdurian ini awalnya berorasi di depan pintung gerbang gedung DPRD sambil membacakan puisi menyindir para pengambil kebijakan yang dinilainya telah melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.

Spanduk yang dibawa komunitas Gusdurian Karawang ini diletakkan di depan pintu ruang rapat I DPRD

“Beberapa hari lalu, DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK yang mengakibatkan independensi KPK hilang dan menjadi lemah. Meskipun Presiden Jokowi telah menolak beberapa point, tetapi kami pikir poin-point tersebut tetap tidak akan merubah sifat lemahnya KPK, “tutur Ketua Gusdurian Kabupaten Karawang, Ahmad Rohiman, kepada wakil rakyat yang menemui mereka di ruang rapat 1 gedung DPRD Karawang, Kamis (19/9/2019).

Keempat point yang menjadi tuntutan penolakan Gusdurian Kabupaten Karawang terhadap revisi UU KPK adalah:

1. KPK tidak akan lagi indepent karena pegawai KPK statusnya akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS
2. KPK harus meminta ijin kepada pengawas KPK jika akan melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan
3. Penyidik KPK harus dari pihak Kepolisian
4. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

Ketua sementara DPRD Karawang, Pendi Anwar, saat menjawab tuntutan penolakan komunitas Gusdurian mengenai revisi UU KPK

“Jika status pegawai KPK adalah ASN maka ia harus mematuhi undang-undang ASN karena garis komandonya adalah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Jika KPK harus meminta ijin kepada Dewan Pengawas, maka KPK tidak lagi menjadi kuat. Apalagi seandainya Dewan Pengawas ini nantinya juga dibentuk oleh DPR RI. Masalah penyidik hanya dari Kepolisian, independensi KPK juga akan hilang karena Kepolisian adalah bagian dari ASN, “tegas Ahmad Rohiman.

Ditambahkan, atas nama Gusdurian Kabupaten Karawang, dirinya meminta kepada para wakil rakyat yang duduk di parlement “Kota Pangkal Perjuangan” untuk menyampaikannya kepada para anggota DPR RI yang duduk di Senayan.

Puluhan anggota Gusdurian Kabupaten Karawang saat mendengarkan penjelasan yang disampaikan para wakil rakyat Karawang

“Kami mendesak DPRD Karawang agar menyampaikan 4 point tuntutan kami kepada DPR RI, “tambahnya.

Menyikapi tuntutan dari komunitas Gusdurian Kabupaten Karawang, Ketua sementara DPRD Karawang, Pendi Anwar, berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada DPR RI.

“Meski ini adalah ranah DPR RI yang ada Senayan, namun sebagai warga negara kita memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jabar 7 semuanya ada 10 kursi yang berasal dari semua parpol yang ada. Bila perlu kita bisa bersama-sama menemui mereka, karena mereka berasal dari Dapil Karawang, Bekasi dan Purwakarta, “ujar Pendi Anwar.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua 1 sementara DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyatakan terimakasih kepada komunitas Gusdurian yang telah turut berkontribusi melalui pemikiran dan gagasan serta dorongan yang berkaitan dengan disahkannya perubahan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.

“Pada perubahan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 ini memang ada beberapa hal yang kental dengan intervensi yakni pimpinan dan anggota KPK direkrut dari kalangan ASN. Ini merupakan satu upaya disfungsi bagi KPK sendiri. Empat point yang disampaikan teman-teman Gusdurian akan kami sampaikan kepada anggota DPR RI dari partai kami yang ada di Senayan. Bisa lebih baik lagi jika komunitas Gusdurian Kabupaten Karawang bersama-sama kami mendatangi wakil rakyat dari Jabar 7 yang ada di Jakarta untuk menyampaikan penolakan terhadap revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 agar suara ini bisa didengar oleh mereka. Hal ini harus kita lakukan dalam rangka untuk mengembalikkan marwah KPK, “ungkap Endang Sodikin.

Video Gusdurian Karawang Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK di Depan Pintu Gerbang DPRD:

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang, Pipik Taufik Ismail, menyatakan masukan-masukan yang disampaikan komunitas Gusdurian Kabupaten Karawang akan disampikannya kepada anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang duduk di parlement Senayan.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gusdurian Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan hal ini akan disikapi secara nasional, artinya bukan hanya oleh Gusdurian Karawang saja, karena kami yakin teman-teman Gusdurian di seluruh Indonesia juga akan menyikapi hal ini secara sama, “pungkas Pipik Taufik Ismail. (*)

Video Gusdurian Karawang Minta DPRD Tolak Revisi UU KPK Melalui Parlement di Senayan:

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Tinggal Hitungan Hari, Honor PSM Akan Naik Jadi Rp400 Ribu Per Bulan

Oleh: Nurajat KARAWANG, TINTABIRU.COM – Rencana kenaikan honor para Pekerja Sosial Masyarakat sangat dinantikan oleh …