Selasa, Agustus 20th, 2019

Sertifikat Tanah Milik Warga Tanjungpakis Tertahan di BPN Karawang Karena Diklaim Perhutani

Oleh: Yayan Suryana

KARAWANG, TINTABIRU.COM Masyarakat Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, harus bersabar pasalnya sertifikat tanah yang didaftarkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum bisa dikeluarkan oleh ATR/ BPN Karawang meski telah selesai pembuatannya.

Audensi antara Masyarakat Tanjungpakis, BPN dan Serikat Petani Karawang

Hal tersebut disebabkan adanya klaim Perhutani atas tanah seluas lebih kurang 800 Hektare di Desa Tanjungpakis berdasarkan Surat Keterangan (SK) Penunjukan Tahun 2016. SK tersebut dianggap tak berdasar sekaligus memancing respon masyarakat Desa Tanjungpakis. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2019 masyarakat yang didampingi oleh Serikat Petani Karawang (Sepetak) melakukan audiensi dengan perhutani dan BPN Karawang yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanjungpakis, Camat Pakisjaya, Bappeda Karawang dan Asisten Sekretaris Daerah (Asda) bidang Pemerintahan.

“Menurut kami, SK penunjukan tahun 2016 dasar Perhutani lakukan klaim atas tanah di Desa Tanjungpakis ini tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusional (MK) No. 45/PUU-IX/2011, seperti ketentuan pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah terkait dan dilakukannya proses penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan atau Berita Acara Tapal Batas (BATB), “tutur Kepala Divisi Propaganda Sepetak, Hilman Tamimi, kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Menurut Hilman, MK dalam putusannya, sangat memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan dan hak pertuanan (ulayat) pada kawasan yang akan ditetapkan sebagai hutan tersebut.

“Dalam audiensi itu, Bappeda Kabupaten Karawang menyatakan bahwa SK penunjukan tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Karawang. Kami berikan waktu sampai dengan hari Rabu, 7 Agustus 2019 kepada Perhutani untuk memperlihatkan SK penunjukan tersebut dan BATB sebagai dasar, serta mendorong BPN Karawang segera mengeluarkan sertifikat tanah milik warga karena klaim Perhutani tidak berdasar menurut kami, “jelas Hilman.

Sementara, Kepala Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Karyo, mengatakan SK penunjukan tahun 2016 yang tak disertai BATB atau bukti lain dapat membuat SK tersebut diduga bodong (palsu). Kata dia, undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menjelaskan bahwa hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

“Padahal desa kami ini adalah pemukiman penduduk dan tambak. Masa iya gedung sekolah dan kantor desa di klaim juga. Saya pun berharap Perhutani dapat segera menunjukan bukti sebagai dasar klaimnya itu agar permasalahan dapat segera selesai dan sertifikat warga yang didaftarkan melalui program PTSL dapat juga segera dikeluarkan oleh BPN, “ungkap Karyo, saat ditemui di ruang kerjanya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Subcribe Youtube kami