Jumat, Juli 19th, 2019

Apdesi Soroti Benturan Antara Hak Prerogatif Kades Terpilih Dengan Aturan Pemerintah Daerah

Oleh: Sigit Ernowo

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Keinginan dan hak preogratif beberapa Kepala Desa terpilih periode 2019-2024 mengangkat nama-nama orang kepercayaan agar bisa masuk ke dalam struktur organisasi pemerintahan di kantor desa tidak semudah membalikan telapak tangan.

Petugas kantor Kecamatan Rengasdengklok tampak sibuk melakukan verifikasi syarat calon pegawai desa yang diajukan Kades terpilih

Ironisnya, hak progratif Kepala Desa terpilih untuk mewujudkan keinginannya tidak mendapatkan dukungan  aturan tentang perangkat desa.

Pengurus harian Apdesi Kabupaten Karawang, Imron Rosadi, menyatakan diakui atau tidak saat ini memang tengah terjadi benturan kepentingan antara hak prerogatif Kepala Desa terpilih dengan kepentingan pemerintah sehingga menciptakan sumber daya pegawai dan staf desa yang berkwalitas.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menerapkan beberapa aturan main mengenai pengangkatan perangkat desa yang mesti dilaksanakan oleh setiap Kepala Desa usai penyelenggaraan Pilkades secara serentak pada 11 November 2018 lalu.

“Seiring berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode 2014-2019, maka berakhir pula SK pengangkatan untuk para pegawai desa. Usai digelarnya Pilkades pada 11 November 2018 lalu, Kades terpilih harus melakukan verifikasi dan validasi para calon pegawai desa untuk periode 2019-2024 sebelum diterbitkannya SK Pengangkatan. Nah, di dalam prosesnya, verifikasi persyaratan pegawai desa yang terkena validasi berdasarkan aturan pemerintah kerap kali menjadi persoalan blunder bagi tiap Kepala Desa. Sebaliknya, Kepala Desa umumnya kesulitan menciptakan kekompakan kerja jika diisi oleh orang-orang kepercayaan mereka, “ujar Imron Rosadi.

Perihal terjadinya benturan aturan tersebut, Imron Rosadi mencontohkan adanya laporan dari masyarakat Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya,  melalui Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yang ditembuskan kepada pengurus Apdesi.

Imron menjelaskan, kebijakan Pemerintah Daerah yang membuat aturan dengan tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pegawai dan staf kantor desa tidak melulu bisa berdampak positif bagi Kepala Desa terpilih.

Sebaliknya, kata dia, hak prerogatif Kepala Desa terpilih saat menyodorkan beberapa nama orang yang menjadi kepercayaannya akan bisa mewujudkan  kekompakan tim sehingga kinerja di kantor desa bisa optimal harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah.

“Dalam sebuah organisasi harus tercipta harmonisasi dan semangat kekompakan. Jangan sampai, belum genap satu tahun memimpin desa, Kades terpilih yang selalu disalahkah oleh sebagian kecil masyarakat oposisi terkait hak preogatifnya, “pungkasya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Waaaah !! Proyek Milyaran Rupiah di Desa Sedari Dikerjakan Tanpa Pengawasan

Oleh: Darsen Tajudin KARAWANG, TINTABIRU.COM – 4 paket proyek yang dikerjakan kontraktor di Desa Sedari …