Jumat, Juli 19th, 2019

Dua Pejabat Waskita Karya Jadi Tersangka KPK Karena 14 Proyek Fiktif

JAKARTA, TINTABIRU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya ‎periode 2011-2013, Fathor Rachman (FR) dan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Resiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka korupsi. Keduanya menjadi tersangka kasus proyek fiktif di BUMN.

Seperti diberitakan republika.co.id, sedikitnya ada 14 proyek infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia yang dikorupsi oleh dua pejabat Waskita Karya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan, Fathor dan Yuly diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

“Ada empat perusahaan sub-kontraktor yang diduga mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai, “ujar Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/12/18).

Dikatakan Agus, proyek-proyek tersebut padahal telah dikerjakan oleh perusahaan lain.

“Namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, “tambahnya.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya itu kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Yuly.

“Atas kejadian ini negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif, “ucapnya.

Atas perbuatannya tersebut, Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Keempat belas proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya itu adalah sebagai berikut:

1. Proyek normalisasi kali Bekasi Hilir, Jawa Barat

2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta

3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara

4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat

5. Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta

6. Proyek PLTA Genyem, Papua

7. Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat

8. Proyek fly over Tubagus Angke, Jakarta

9. Proyek fly over Merak-Balaraja, Banten;

10. Proyek Jalan Layang non-tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta

11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta

12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali

13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali

14. Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur. (sa)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

KPK Segel Ruang Kepala Dinas PUPR

BEKASI, TINTABIRU.COM – Ruang Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Minggu (14/10/18) sore disegel Komisi Pemberantasan …