Jumat, November 22nd, 2019

Tindakan Efektif Menindak Semua Bentuk Korupsi, Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia

Oleh : Abdul Malik Mudofar

Tidak diragukan bahwa negara-negara tertentu mungkin lebih rawan bagi tindak korupsi dari pada yang lain. Negara-negara yang memiliki proses politik tidak stabil, sistem pemerintahan yang dikembangkan demgan tidak baik, dan rakyat yang miskin terbuka untuk disalahgunakan oleh kaum oportunis, yang menjanjikan pembangunan sumber daya atau infrastruktur dengan cepat, namun tidak mau bersaing secara terbuka. Mereka membawa janji-janji besar dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik, namun cara mereka menjalankan bisnis adalah merusak negerinya dengan korupsi. Setiap negara tidak hanya memiliki kewajiban moral untuk menjamin warga negaranya tidak terkait masalah korupsi di negara lain tetapi mereka harus mematuhi kewajiban moral dengan memberlakukan Undang-Undang Khusus yang mengkriminalisasikan kegiatan semacam ini (korupsi).

Dalam penanganan terhadap korupsi ada dua prinsip yang harus dijalankan yaitu korupsi merupakan sebuah kejahatan sosial yang harus diberantas melalui proses peradilan tindak kejahatan dan agar proses peradilan tindak kejahatan menjadi efektif, peraturan perundangan harus dibuat secara domestik maupun internasional. Dua prinsip tersebut dijalankan secara terkait sehingga kesungguhan suatu negara untuk memberantas korupsi benar-benar bisa dilaksanakan sekaligus menjadi partner Intetnasional dalam memberantas korupsi (Dalam Ian MC. Walters, SC, Memerangi Korupsi Peta Jalan Untuk Indonesia, Temprina Media Grafika, Surabaya, 2006).

Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos Group) mengatakan kemana kita belajar memberantas korupsi sistemis dan tuntas ? Pilihan terbaik adalah Hongkong, bukan saja negeri itu teah diakui dunia sebagai pusat

dunia untuk belajar Pemeberantasan korupsi, tetapi juga latar belakangnya sangat relevan dengan ala yang terjadi di Indonesia.

Pada saat itu  90 prosen tindak korupsi dilakukan oleh aparatur negara mulai dari atas sampai yang paling bawah. Mulai pejabat kementerian sampai petugas dikampung-kampung melakukannya sedangkan sisanya 10 prosen dilakukan oleh swasta. Sampai kemudian dilakukan pemberantasan korupsi secara sistemis. Hasilnya bukan saja berupa sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang sangat bersih, tetapi kemajuan ekonomi yang sangat luar biasa . Kini kalau masih ada tindak korupsi jumlahnya sangat kecil dan Prosentasenya sangat menakjubkan, hanya 25 prosen dilakukan oleh aparat pemerintah dengan sisanya yang tersebar dilakukan oleh swasta terutama di pasar modal (Bursa Efek).

TINDAKAN-TINDAKAN EFEKTIF

Untuk suatu jangkauan penindakan yang efektif, harus ada perangkat Undang-Undang yang cukup mencakup tindakan yang akan dilarang. Setiap negara harua memeriksa masalah korupsi mereka untuk melihat  jenis tindakan korupsi apa yang membutuhkan penanganan khusus. Sangat jarang sebuah penindakan terhadap tindak penyuapan itu cukup dan karena itulah serangkaian penindakan, yang masing-masing menangani beragam bentuk tindakan korupsi yang berbeda.

Baik sektor publik maupun sektor swasta akan membutuhkan pertimbangan tang berbeda. Pada sektor publik, standar tingkah laku yang lebih tinggi diharapkan dari pegawai-pegawai publik dan hal ini dicerminkan dari jangkauan penindakan lebih besar yang di iptakan untuk mengatasinya. Maka dalam UNCAC tidak jabatan disebutkan adanya tindakan penyuapan (Pasal 15) tetapi ada penggunaan dana secara salah (Pasal 17), saling tukar pengaruh (Pasal 15), penyalahgunaan wewenang jabatan (Pasal 19), dan memperkaya diri sendiri secara ilegal (Pasal 20).

Penyuapan telah dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara dan banyak negara yang karena itu menganggapnya sebagai sebuah fenomena sektor pemerintah yang penting. Hal ini tidak mengejutkan mengingat pentingnya peranan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Masyarakat selalu memiliki pengharapan terhadap orang-orang yang memiliki posisi istimewa dari kantor pemerintah akan melakukan tugas-tugas mereka dengan setia demi kepentingan masyarakat. Jadi, elemen penting dari kantor pemerintah adalah sebuah lembaga kepercayaan. Hukum kriminal mengawasi pejabat-pejabat pemerintah untuk menghalangi mereka agar tidak menggunakan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi, dan menghukum mereka bila melakukannya.

Pentingnya perlindungan integritas untuk pegawai publik harusnya tidak mengurangi usaha-usaha untuk menjamin bahwa korupsi itu tidak menebar ke sektor swasta. Jangkauan penindakan yang diperlukan untuk melindungi sektor swasta mungkin lebih kecil, tetapi tujuannya sama pentingnya. Pada sektor publik, mudah sekali bagaimana korupsi seseorang pejabat pemerintah akan mempengaruhi kepentingan publik. Pada sektor swasta, pengaruhnya pada kepentingan publik mungkin tidak jelas dan tidak langsung, namun pada akhirnya hal ini sama saja daya rusaknya. Jika dilihat sebagai hal yang tidak lebih dari sebuah cara dalam melakukan bisnis, korupsi merupakan perusak integritas dari semua hal yang tersentuh olehnya dan melemahkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang oleh masyarakat sedang dicoba  untuk dijaga dan diajarkan pada generasi mudanya.

Amnesti akhirnya dipilih untuk dilakukan di Hongkong sebagai langkah pertama untuk melakukan pemberantasan korupsi secara tuntas. Kita tentu tidak akan semua dah itu menerimanya. Tetapi apakah ada pemikiran lain yang lebih mendasar ? bagaimana amnesti harus dilakukan di Hongkong dan bagaimana beratnya memulai itu. Kita sebenarnya pernah menerima dengan baik ketika pada tahun 1980-An dan tahun 2016/2017 diadakannya pengampunan pajak (Tax Amnesti) dan konglomerat yang punya utang ratusan milyar diselesaikan dengan MSAA pada masa pemerintahan BJ. Habibie semuanya demi pembangunan ke arah masa depan yang lebih baik. (Dalam Ian MC. Walters, SC, Memerangi Korupsi Peta Jalan Untuk Indonesia, Temprina Media Grafika, Surabaya, 2006)

KESIMPULAN

Kemauan politik, suatu infrastruktur yang anti korupsi dan dukungan dari masyarakat adalah kunci dari usaha pemberantasan korupsi. Unsur-unsur yang menghambat untuk memerangi korupsi antara lain rasa ingin memperkaya diri, masyarakat yang tidak jujur, dan pemerintahan yang lemah. Maka lama korupsi berada pada suatu masyarakat maka makin sulit mengatasi tindak korupsi ini. Tekad dari pemerintah saja tidaklah cukup, akan membutuhkan waktu yang lama untuk masyarakat menerima budaya anti korupsi. Ketika pemerintah berusaha menanamkan konsep budaya untuk tidak berkorupsi, maka sangat perlu dukungan organisasi di luar pemerintah yang membantu menanamkan konsep tersebut di masyarakat. Sekring dengan waktu pemerintah harus tetap menjalankan misainya ditambah dukungan dari sekolah, organisasi keagamaan, dan semua kelompok masyarakat yang anti korupsi. Maka tumbuhan anti korupsi akan menjadi tumbuhan yang berakar kuat dan sehat. (**)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Partai Gerindra Ajak Masyarakat Rebut Kekuasaan

Oleh: Hasan Basri KARAWANG, TINTABIRU.COM – Ribuan massa dari pengurus dan simpatisan partai Gerindra Kabupaten …