Selasa, April 23rd, 2019

Berita adanya Oknum Pejabat KUA Karawang Timur Minta Jatah dan Staf KUA Nyambi jadi Amil, Dibantah!

Oleh: Hasan Basri

KEPALA KUA Kec. Karawang Timur, Saiful Bahri, membantah adanya oknum pejabat di kantornya yang kerap permintaan uang jatah kepada setiap Amil yang memiliki “orderan” pernikahan. Bahkan, dia dengan tegas melarang adanya pungli di instansinya itu.

IMG_20170315_151859Menurut Saeful Bahri, permintaan uang jatah kepada Amil sangat bertentangan dengan PP no 48 dan PP 2015. “Pegawai KUA disini tidak ada yang berani meminta uang kepada Amil melebihi tarif yang telah ditetapkan PP 48 dan PP 2015, yakni biaya nikah Rp. 600.000, di luar kantor dan di luar jam kerja, kata Saeful Bahri

Saeful Bahri menegaskan, hingga saat ini fungsi Amil hanya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masalah keagamaan di wilayah desa atau kelurahan, namun secara nomenklatur kementrian dalam negeri, Amil tidak masuk dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan, padahal tambah dia, Keberadaan Amil sangat dibutuhkan masyarakat.

” Sebelum Tahun 2009, Amil adalah kepanjangan tangan dari kementrian Agama dalam pengurusan pencatatan nikah, dengan nama P3N (Petugas Pembantu Pencatatan Nikah), namun sejak di keluarkan Peraturan Menteri Agama No 102 tahun 2009, jabatan Amil diserahkan kepada Kepala desa atau Kelurahan di wilayahnya masing-masing, sehingga Fungsi Amil menjadi tanggung jawab Kepala desa atau Lurah, ” tegas dia.

Saeful Bahri menyatakan, dalam masalah pelayanan Nikah, Fungsi amil hanya sebagai Orang yang mengantar calon pengantin ke kantor KUA, karena menurutnya, Masyarakat banyak yang tidak tahu cara mengurus persyaratan Nikah.

” Bagi warga yang akan melangsungkan pernikahan, lebih baik dia mengurus sendiri persyaratannya, dan datang langsung ke kantor KUA, namun jika ia memakai jasa Amil, kami serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan, ” jelas dia.

Saeful Bahri menambahkan, selaku kepala KUA dirinya melarang keras kepada bawahannya untuk meminta tambahan dari tarif nikah resmi diluar kantor.

“Saya sangat melarang kepada bawahan saya yang menjadi penghulu saat pernikahan untuk meminta tambahan dari tarif nikah resmi, baik mintanya kepada mempelai ataupun minta kepada amil, jika ada yang merasa dimintai tambahan dari tarif resmi, silahkan laporkan kepada saya, saya akan tindak langsung oknumnya, katanya.

Menurut Saeful, tarif nikah resmi dikenakan bagi calon pengantin yang akad nikahnya digelar diluar kantor KUA, Namun bagi calon pengantin yang menggelar akad pernikahannya di kantor KUA pada hari dan jam kerja tidak ada biaya yang dikenakan alias 0 rupiah.

” Bagi calon pengantin yang menggelar akad nikahnya di kantor KUA pada hari kerja dan jam kerja tidak dikenakan tarif alias gratis, dan itu sudah banyak, karena pada tahun 2016 tercatat lebih dari seratus calon pengantin yang menggelar akad nikahnya disini, sementara sejak masuk januari 2017 hingga bulan maret ini telah tercatat sekitar 30 an, ” jelas dia.

Saeful juga menyatakan KUA Kec. Karawang Timur menyediakan Aula untuk calon pengantin yang akan menggelar akad nikah di kantor KUA dengan kapasitas 50 orang. Dan tidak ada sewa baik untuk bangku maupun lainnya.

“Silahkan masyarakat menggelar akad nikah di kantor KUA, Karena itu gratis, tapi syaratnya mengurus sendiri persyaratannya dan datang sendiri ke kantor KUA nya, dan hal ini telah kami sosialisasikan pada saat rapat minggon baik rapat minggon di kelurahan atau desa ataupun rapat minggon di kecamatan, ” ujarnya.

Di tempat yang sama, Petugas KUA yang dituduh nyambi menjadi Amil di tempat tinggalnya, menepis tuduhan tersebut, karena menurut dia, tidak ada bukti otentik yang menunjukkan kalau dirinya selaku PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur menjadi Amil.

” itu tidak benar, silahkan cek ke Kantor Kelurahan Karawang Wetan dan tanya langsung kepada RT setempat atau kepada Lurahnya, apakah pernah saya mengurus berkas pernikahan warga Kelurahan Karawang Wetan, itu tidak ada, ” ucap Cecep Eka, salah seorang Pegawai Negeri Sipil di KUA Kec. Karawang Timur.

Cecep menjelaskan jika masalah pengurusan berkas pernikahan tetangganya yang merupakan calon pengantin dilakukan oleh yang bersangkutan, karena kata dia, hal itu diluar tugasnya sebagai PNS di KUA Kec. Karawang Timur.

Dirinya menegaskan jika tugasnya di Kantor Urusan Agama Kec. Karawang Timur adalah selaku pegawai yang menerima pendaftaran calon pengantin, infut data calon pengantin, sekaligus pegawai yang mengurusi buku nikah.

” Masalah tuduhan saya nyambi jadi Amil itu hanya salah faham, kasus itu bermula saat ada tetangga yang mau nikah, si calon pengantin kemudian mengurus sendiri berkas persyaratannya, dan setelah berkas persyaratannya lengkap si calon pengantin tersebut mengantarkan berkasnya secara langsung ke kantor KUA, dan kebetulan tugas saya disini adalah orang yang menerima pendaftaran pernikahan sekaligus menginfut data dan mengeluarkan buku nikahnya, ” kata Cecep.

“Saya juga tidak pernah datang ke RT atau ke lurah untuk meminta surat keterangan bagi calon pengantin, karena itu bukan tugas saya, anda bisa cek sendiri, ” ungkap dia. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Panwascam Cikampek Pertanyakan Keberadaan Mobil Plat Merah di Acara “Prabowo Menyapa Warga Jawa Barat”

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG, TINTABIRU.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cikampek, Sabtu (31/3/18) pagi …