Kamis, November 14th, 2019

Bongkar Skandal Mesum Ajudan, Praktisi Hukum: Pelaku Bisa Dijerat KHUP

Oleh: Bayu Sid

SKANDAL mesum yang dilakukan oknum ajudan di kantor Ketua DPRD Karawang, seolah menjadi bola liar. Setelah aktivis Karawang bersuara, kini giliran praktisi hukum angkat bicara. Kata dia, karena aksi bejat itu dilakukan di kantor milik pemerintah, si pelaku tak hanya bisa terjerat pasal KUHP tapi juga sudah melanggar norma kesusilaan.

Syarief Dian, SH, Praktisi Hukum dari LBH Kompak
Syarief Dian, SH, Praktisi Hukum dari LBH Kompak

“Perbuatan ini harus diusut tuntas. Dalam aturan hukum di negara kita ini, selain perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP dan pasal 909 KUHperdata,” ujar seorang praktisi hukum dari LBH Kompak Karawang, Syarief Dian, SH, saat dimintai komentarnya oleh tintabiru.com, Sabtu (11/3/2017).

Dijelaskan dia, jika terbukti, perbuatan pelaku bukan hanya bisa dijerat pasal pidana dan perdata, tapi juga terkena sanksi moral, karena aksi tak senonohnya itu dilakukan di gedung atau kantor milik pemerintah. “Itu perbuatan yang sangat tidak bermoral.” tandasnya.

Zinah, jelas dia, dalam perspektif hukum adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan. “Ini bisa dilihat dalam pasal 284 KUHP, dan pasal 909 KUH Perdata,” ucapnya.

Sebenarnya, sambung dia, perzinahan termasuk dalam delik aduan, harus ada korban yang merasa dirugikan. Tetapi untuk masalah ini karena ada fasilitas milik pemerintah yang digunakan tentunya jelas pelaku selain telah melakukan perzinahan sebagaimana tadi di atur dalam Kuhpidana, juga melanggar norma kesusilaan.

“Dalam hukum negara aturannya kurang tegas, hanya hukum Islam yang menerapkan hukum secara tegas, yaitu dicambuk atau dirajam,” katanya.

Pancajihadi Alpanji, Sekjen Kompak Reformasi
Pancajihadi Alpanji, Sekjen Kompak Reformasi

Seorang aktivis di Karawang dari LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Alpanji, mengatakan, kasus skandal mesum di ruangan tersebut harus diusut. Dalam hal ini, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, diminta untuk segera membentuk tim kecil guna membongkar kasus tersebut.

“Secara pribadi saya amat sangat mengecam tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang staf dewan tersebut. Perbuatan itu sangat memalukan dan mencoreng nama baik Ketua sekaligus DPRD, juga Pemkab Karawang,” ujar Sekjen Kompak Reformasi, Pancajihadi Alpanji, kepada tintabiru.com.

Baca: Aktivis: Bongkar Skandal Mesum Ajudan di Kantor Ketua DPRD Karawang!

Toto Suripto, Ketua DPRD Karawang
Toto Suripto, Ketua DPRD Karawang

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto berang dengan pemberitaan yang menyatakan kalau ruang kerjanya dipakai mesum oleh oknum ajudannya.

Politisi PDI Perjuangan ini menuding, pemberitaan itu hoax. Orang nomor satu di legislatif Kabupaten Karawang itu berkilah, “anak buahnya” tak mungkin melakukan tindakan asusila tersebut di ruang kerjanya lantaran ruangan tersebut hanya bisa dibuka dengan menggunakan finger print (sidik jari) dirinya bersama seorang ajudannya dari PNS bernama Toyo.

Baca: Diberitakan Ruang Kerjanya Dipakai Mesum, Ketua DPRD Karawang Berang, “Ruang Kerja Saya Tak ada CCTV”

“Tidak benar! Ruang kerja saya tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Pintu itu hanya bisa dibuka menggunakan finger print saya dan Toyo (ajudan dari PNS),” ujar Toto, kepada tintabiru.com, Kamis (9/3/2017), di ruang kerjanya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Panwascam Cikampek Pertanyakan Keberadaan Mobil Plat Merah di Acara “Prabowo Menyapa Warga Jawa Barat”

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG, TINTABIRU.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cikampek, Sabtu (31/3/18) pagi …