Rabu, November 20th, 2019

LBH Kompak Bongkar Rentenir Berkedok Koperasi di Karawang! Buruh Pabrik banyak Terjerat

KARAWANG – Sebagai kabupaten lumbung padi, juga kota industri, ternyata tidak serta merta menjadikan Kabupaten Karawang bebas dari praktek lintah darat (rentenir). Bahkan sebaliknya, kabupaten yang diapit dua kota besar, Jakarta-Bandung ini, malah marak dihinggapi rentenir, yang dalam menjalankan prakteknya menggunakan kedok koperasi. Fenomena ini, dibongkar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kompak.

14961517_165845063878775_383161523_n“Awalnya, ada dua korban yang datang pada kami. Mereka karyawan di sebuah pabrik di Karawang. Kepada kami, mereka meminta bantuan hukum, atas apa yang telah dialaminya, terjerat rentenir,” ujar Ketua LBH Kompak, Yatno, SH, MH, didampingi salah satu anggotanya, Saripudin, SH, saat ditemui tintabiru.com, kemarin di kantornya.

Dari dua korban ini, LBH Kompak kemudian melakukan penelusuran. Alhasil, diperoleh kenyataan kalau praktik lintah darat itu sudah menggurita. Tak hanya warga biasa dan pedagang, jeratannya hingga ke para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Karawang. Mencengangkannya, operasional para lintah darat ini sudah menjarah di semua kawasan industri di Karawang.

“Modusnya, dengan jaminan KTA. Para buruh kemudian diberikan pinjaman antara Rp3 juta sampai Rp5 juta. Tentu saja dengan bunga yang fantastis, di atas 20 persen,” timpal Saripudin.

Atas kondisi demikian, para korban mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Gaji yang mereka terima dalam setiap bulan, dari hasil kerjanya, harus dipotong oleh angsuran utang yang tak kunjung selesai.

“Jelas, kami sangat prihatin dengan fenomena ini. Harusnya, Pemkab Karawang membentengi warganya dengan menerbitkan sebuah regulasi yang berkaitan dengan penghapusan jenis usaha pinjam meminjam uang pada sebuah lembaga tak resmi atau perorangan dengan bunga melebihi batas,” tambahnya.

Dijelaskan dia, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sebuah regulasi yang mengatur bahwa praktek pelepasan uang alias rentenir adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. “Pemkab Karawang harus peduli dan pro aktif,” ucapnya.

Rentenir, kata dia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yg mencari nafkah dengan membungakan uang atau tukang riba, yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. “Ada beberapa simpul penting tentang rentenir yang perlu dikedepankan,” katanya.

Pertama, larangan melakukan usaha pelepas uang. Pada pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie (S.1938 : 523), yang berlaku hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyatakan :”Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari Pemerintah”.

“Saat ini usaha-usaha yang bisa memberikan kredit serta mendapatkan izin untuk kegiatan usahannya, kepada masyarakat adalah Perbankan (baik bank umum maupun BPR), Perusahaan Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam, dan beberapa lembaga keuangan mikro. Tentu, saat ini di sini diperkirakan tidak ada rentenir yang memiliki izin dari Pemerintah untuk menjalankan usahannya,” jelasnya.

Kedua, batal demi hukum. Seperti yang telah diketahui, syarat sahnya perjanjian telah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Sahnya Perjanjian ditentukan oleh 4 hal, yaitu : a) adanya kata sepakat; b) Dewasa; c) hal tertentu; d) sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh Rentenir, yang tidak memiliki izin, dengan Peminjam Uang, bisa batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, larangan bagi Notaris. Sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang, Notaris dilarang membuat akta atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grose aktanya untuk Perjajian Hutang Piutang dengan seseorang Rentenir atau Pelepas Uang. Kalau dicermati dalam kegiatan usaha rentenir selama ini, khususnya yang masuk ke proses pengadilan, disinyalir ada akta pengakuan hutang atau perjanjian kredit dan grose aktanya yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut tentunya bisa batal demi hukum.

Keempat, Rentenir atau lintah darat sebagai satu satu bentuk “penyakit masyarakat”. Pada pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, dikatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Menurut Penjelasan pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002, sebagaimana yang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168, yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar. Oleh karena itu, sebetulnya, adalah bagian dari tugas kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi masalah rentenir atau praktek lintah darat. (lita)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Panwascam Cikampek Pertanyakan Keberadaan Mobil Plat Merah di Acara “Prabowo Menyapa Warga Jawa Barat”

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG, TINTABIRU.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cikampek, Sabtu (31/3/18) pagi …