Rabu, Desember 19th, 2018

Ini Solusi Pemerintah Bagi Honorer K2 Yang Tidak Lolos CPNS

Oleh: Hasan Basri

JAKARTA, TINTABIRU.COM – Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara.

Para honorer K2 Kabupaten Karawang saat menggelar aksi menolak Permen PAN RB Nomor 36 tahun 2018

“Seleksi Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018 selesai, “ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin pada Jumat (21/9/18) kepada para wartawan di kantor Staf Presiden, Jakarta.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala KSP, Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana, Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmadja dan sejumlah pejabat terkait.

Dijelaskan, untuk mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas, pemerintah mengadakan seleksi CPNS yang kompetitif. Namun di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan orang-orang yang telah berjasa dan berjuang cukup lama untuk negara dan menanti menjadi ASN.

“Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui PPPK. Termasuk di dalamnya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak memenuhi syarat untuk mengikui seleksi CPNS, “tegas mantan Wakapolri tersebut.

Peluang untuk menjadi PPPK juga terbuka bagi pelamar yang tidak lulus dalam seleksi CPNS. Seleksi PPPK dapat diikuti oleh pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun.

“Bagi yang usianya setahun sebelum batas usia pensiun juga dapat mengikuti tes PPPK, ”tambah Syafruddin.

Dijelaskan, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengadaan sampai pensiun ASN. Hal itu berlaku juga bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK maka harus melalui tes agar sesuai dengan UU tersebut.

Syafruddin menjelaskan mengenai jumlah tenaga honorer yang cukup banyak. Menurutnya, hingga tahun 2014 pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer.  Jumlah tersebut, kata dia, berawal dari pendataan pertama sebanyak 920.702 tenaga honorer yang kemudian dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes.

Pada tahun 2013, imbuh dia, dilakuan tes untuk para tenaga honorer K-II sebanyak 209.872 orang.

Pengangkatan honorer K-II itu berawal dari pengaduan para tenaga honorer yang merasa telah memenuhi syarat namun tidak diangkat, sehingga kemudian dilakukan pendataan kedua dan diperoleh data sejumlah 648.462 orang.

Atas kesepakatan bersama antara pemerintah dengan Komisi II, VIII dan Komisi X DPR RI, pemerintah kemudian mengeluarkan PP Nomor 56 tahun 2012 untuk melaksanakan tes satu kali bagi para tenaga honorer K-II.

“Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya 775.884 orang (melalui tes), maka tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 jumlahnya lebih besar, yakni 1.070.092 orang atau sekitar 24,7% dari jumlah PNS saat ini, ”urainya.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemerintah Daerah agar tidak lagi melakukan rekruitment terhadap para guru honorer.

“Kami akan pantau, jika ada yang melanggar maka kami akan beri sanksi. Mohon kerja samanya, ”tegas Muhadjir.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan pihaknya akan membuat peta jabatan formasi untuk PPPK.

“Jadi tidak hanya untuk tenaga pendidikan saja, tetapi juga untuk jabatan-jabatan lainnya, ”pungkasnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin