Rabu, Desember 19th, 2018

Laskar Merah Putih Desak DPMPTSP Karawang Evaluasi Perijinan

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Karawang, Senin (6/8/18) siang menggeruduk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meminta dinas tersebut kembali mengevaluasi masalah perijinan di Kota Pangkal Perjuangan.

Ketua LMP Markas Cabang Karawang, Awandi Siroj, saat menjelaskan paparannya di depan pejabat DPMPTSP Karawang

Dikomandoi langsung oleh Ketua LMP Macab Karawang, Awandi Siroj, puluhan anggota LMP langsung memasuki ruang rapat dinas yang mengurusi masalah perijinan tersebut.

“Selain kolam renang komersial Taman Wisata HUD-HUD, kami yakin banyak sekali perusahaan-perusahaan lain di Karawang yang belum memiliki ijin. Oleh karenanya kami mendesak agar DPMPTSP kembali mengevaluasi masalah perijinan ini, “kata Awandi Siroj.

Laskar Merah Putih Markas Cabang Karawang saat akan memasuki kantor DPMPTSP untuk mendesak dinas tersebut melakukan evaluasi perijinan

Hal senada dikatakan Ketua LBH Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Karawang, Wahyu Anggara SH. Wahyu Anggara meminta agar kasus belum dimilikinya ijin operasional kolam renang komersial Taman Wisata HUD-HUD milik K.H. Junaedi Al-Baghdadi namun pihak management kolam renang tersebut telah membukanya untuk umum secara komersial bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi dinas terkait agar tidak menimbulkan kasus yang sama.

“Evaluasi masalah perijinan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang harus serius dilakukan, karena hal ini bisa memicu munculnya HUD-HUD lainnya, “kata Wahyu Anggara, dalam paparannya di depan pejabat DPMPTSP, Bappeda dan Satpol PP Karawang.

Menurut Wahyu, wisata kolam renang komersial Taman Wisata HUD-HUD yang belakangan ramai jadi sorotan masyarakat Kabupaten Karawang, karena kolam renang komersial milik pengasuh Pondok Pesantren Al-Baghdadi tersebut belum memiliki ijin sama sekali, sehingga beberapa hari lalu tempat wisata ini sempat diontrog oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

“Untuk masalah kolam renang Taman Wisata HUD-HUD sebetulnya sudah jelas sekali pelanggarannya. Persoalan nanti penyelesaiannya seperti apa ini akan menjadi gambaran ke depan bagi para pelaku usaha lainnya yang ada di Karawang. Menurut kami, solusinya jangan hanya sebatas perintah untuk menyelesaikan perijinan semata, akan tetapi harus dibarengi dengan sanksi lainnya sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi perusahaan lain yang memiliki kasus yang sama dengan Taman Wisata HUD-HUD, “jelasnya.

Wahyu juga mengapresiasi kinerja Satpol PP Karawang yang telah bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyikapi kasus perijinan yang belum dimiliki kolam renang Taman Wisata HUD-HUD tersebut.

“Meski Satpol PP mengaku tindakannya dalam menegur managemen Taman Wisata HUD-HUD ini telah sesuai SOP, namun kami meminta dalam menjalankan SOP tersebut Satpol PP harus mengedepankan kekhawatiran akan munculnya HUD-HUD lain yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap perolehan PAD. Hal ini kami sampaikan tidak lain sebagai bentuk rasa sayang kami terhadap Kabupaten Karawang, “akunya.

Wahyu juga berharap, kedepan Sat Pol PP bersama dengan Bappeda dan DPMPTSP Karawang bisa bersinergi dalam mengawasi masalah pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal yang ada di Kabupaten Karawang.

Sementara, aktivis asal Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan, menyebut jika pelanggaran perijinan yang dilakukan kolam renang komersial Taman Wisata HUD-HUD merupakan pelanggaran serius yang harus segera disikapi secepatnya oleh Pemda Karawang.

“Pelanggarannya kan sudah terjadi. Taman Wisata HUD-HUD ini sudah selesai dibangun dan kemudian dibuka untuk umum secara komersial. Namun pemilik kolam renang ini baru mau mengurusi ijinnya setelah adanya desakkan dari masyarakat dan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemda Karawang, “tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, Endeng, menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil pemilik Taman Wisata HUD-HUD.

“Besok kami akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik Taman Wisata HUD-HUD. Kami memberikan waktu 14 hari kerja agar managemen Taman HUD-HUD segera menyelesaikan perijinannya, “ujar Endeng. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin