60 Hari Pasca Tandatangani Surat Pernyataan, MKB Gelar Hearing Dengan Bupati Karawang

Oleh: Beno Karyono

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Perwakilan dari Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) melakukan pertemuan dengan Bupati Karawang, dr. Cellica Nurachadiana, Selasa (10/7) kemarin di ruang rapat BKPSDM Kabupaten Karawang untuk mempertanyakan surat pernyataan oleh Bupati Karawang terkait sikap dukungan penutupan pertambangan di Gunung Sinalanggeng, Karawang Selatan, pasca 60 hari aksi Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) pada 9 mei 2018 lalu.

Sejumlah aktivis lingkungan Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) berphoto bersama dengan Bupati Cellica Nurrachadiana usai menggelar hearing terkait pertambangan di Karawang Selatan

Kedatangan MKB menemui Bupati Karawang adalah untuk menagih janji dan komitmen Bupati Karawang pasca 60 hari ditandatanganinya surat pernyataan yang secara eksplisit Bupati  menerima aspirasi masyarakat untuk ditutupnya kegiatan usaha pertambangan batu andesit yang berada di Gunung Sina Langgeng.

“Dalam pertemuan tersebut terdapat 3 agenda utama yang menjadi fokus MKB; Pertama, mendengarkan langakah-langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh Bupati Cellica Nurrachadiana pasca 60 hari ditandatanganinya surat pernyataan. Kedua, mempertanyakan rencana langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Bupati sampai kegiatan usaha pertambangan batu andesit di Gunung Sina Langgeng ditutup. Ketiga, menyampaikan pandangan dan pendapat dari MKB, “kata aktivis lingkungan Yudi Wibiksana.

Dijelaskan Yudi, Bupati Cellica Nurrachadiana menerangkan bahwa pihaknya telah mengirim surat perihal permohonan pertimbangan dan evaluasi keputusan persetujuan perpanjangan kesatu izin usaha pertambangan operasi produksi untuk badan usaha yang hari ini melakukan kegiatan usaha pertambangan di gunung sina langgeng ke Pemprov Jawa Barat dengan tembusan Polda Jabar pada 28 Mei 2018.

“Bupati juga menyampaikan bahwa rezim pertambangan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014, urusan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan peraturan di dalam Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan di daerah terdapat perubahan kebijakan pada Pasal 10 bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pertambangan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan dipertegas dalam lampiran Undang-undang Pemda bahwa pada tingkat pemerintah daerah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berada di wilayah pemerintah daerah diamanahkan kepada pemerintah provinsi. Oleh karenanya perpanjangan kesatu izin usaha pertambangan operasi produksi untuk badan usaha yang hari ini melakukan kegiatan usaha pertambangan di gunung sina langgeng diterbitkan oleh Pemprov Jabar, “ujarnya.

Ditambahkan dia, mengenai jawaban surat dari Pemprov Jabar sampai dengan saat ini Pemkab Karawang belum menerima dan masih menunggu surat jawaban tersebut.

Mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab dalam waktu dekat akan mengirim 2 surat ke Pemprov Jabar. Surat pertama menanyakan jawaban atas surat Bupati dan surat kedua adalah permohonan audensi. Untuk langkah-langkah lainnya juga dijelaskan bahwa Pemkab Karawang telah mempertimbangkanakan langkah-langkah lain seperti menyurati menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden serta langkah-langkah hukum jika dibutuhkan. Selain itu, Pemkab juga melakukan kajian atas dampak yang timbul apabila kegiatan usaha pertambangan di Gunung Sina Langgeng ditutup.

“Bupati meminta adanya perwakilan MKB untuk turut serta bersama Pemkab Karawang dalam memperjuangkan cita-cita bersama agar Karawang Selatan bebas dari kegiatan usaha pertambangan, “katanya.

MKB juga menanggapi langkah – langkah yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati dan mengapresiasi atas keseriusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bupati Karawang bersama dengan jajarannya untuk mewujudkan gunung sina langgeng khususnya dan Karawang Selatan umumnya bebas dari segala bentuk kegiatan usaha pertambangan.

“Untuk permintaan adanya keterlibatan perwakilan MKB dalam setiap langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab Karawang, dengan penuh rasa hormat MKB akan mengirimkan perwakilan-perwakilanya untuk terlibat apabila dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah memiliki posisi strategis, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Sangat diyakini apabila pemerintah selalu bergadengan dengan masyarakat maka semua cita-cita bisa tercapai, “ungkapnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro
Tags:
author

Author: 

Tinggalkan Balasan