PT. Della Bantah Tak Kantongi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Oleh: Darsen Tajudin

KARAWANG –  PT. Della Rekanan, salah satu rekanan Pertamina EP (PEP) yang melaksanakan kegiatan arugan untuk persiapan eksplorasi migas dipetak 55 BKPH Cikiong KPH Purwakarta membantah jika pihaknya tidak kantongi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Menurutnya, PEP beroperasi di MB-4 bukan baru sekarang.

Rapat sosialisasi yang digelar Pertamina EP dan PT. Della dihadiri unsur Muspika, Lembaga Desa dan Masyarakat

Rencana sosialisasi mengenai akan adanya kegiatan perbaikan sumur minyak di MB-4 sudah dilaksanakan di Kantor Desa Sedari Kecamatan Cibuaya yang dihadiri oleh semua unsur Muspika, Lembaga Desa dan Masyarakat. Dalam acara sosialisasi tersebut pihak Pertamina EP dan PT. Della menunjukan ijin dari pihak terkait.

“Eksplorasi Migas di MB-4 dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Namun sebelumnya akan dibangun jembatan penghubung dengan bentangan sekitar 60 M. Bukan hanya jembatan yang dibangun tetapi jalanpun perlu pelebaran agar mempermudah kendaraan keluar masuk area proyek. Pada saat sosialisasi, pihak PEP menunjukan pada kami surat ijin yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.  Jadi kami pastikan kegiatan eksplorasi migas ijinnya sudah lengkap, ”ujar Kepala Desa Sedari, Bisri Mustopa, saat dijumpai tintabiru.com diruang kerjanya, Senin (8/1/18).

Dikatakan, PT Pertamina EP dengan eksistensinya selama 10 tahun tidak mungkin gegabah dalam menjalankan kegiatan eksplorasi migas. Menurutnya, Pertamina dan Perhutani keduanya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga secara otomatis segala sesuatu yang sifatnya menguntungkan negara proses perijinannya akan dipermudah.

“Dalam sosialisasi banyak disampaikan oleh pihak pertamina EP. Diantaranya adalah tentang proses birokrasi untuk memperoleh IPPKH dari Kementerian Kehutanan dan diakui oleh pihak PEP. Terkait lambatnya pelaksanaan eksplorasi migas salah satu kendalanya adalah soal area kawasan hutan. Sebab hutan kawasan payung hukumnya adalah undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri No: P.16/Menhut-11/2014/ tanggal 10 Maret 2014 mempermudah Pertamina EP dalam mengajukan rekomendasi pemakaian kawasan hutan, ”jelas Bisri (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin