Kunjungi SMPN1 Karawang Barat Dirjen Dikdasmen Minta Optimalisasi Dana CSR Untuk Bidang Pendidikan

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hamid Muhammad M.Sc, Ph.D, Jum’at (15/12/12) pagi mengunjungi SMPN 1 Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat untuk meninjau secara langsung sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Kedatangan Hamid Muhammad disambut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Karawang Drs. Nandang Mulyana, Kepala Sekolah SMPN 1 Karawang Barat, Drs. Rukmana, Dewan Pendidikan serta para komite sekolah setempat.

Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan, Hamid Muhammad, saat mengunjungi SMPN 1 Karawang Barat pada 15/12/17

Saat melihat secara langsung sejumlah bangunan yang rusak di SMPN tertua di Kabupaten Karawang itu, Hamid Muhammad menyatakan jika sudah seharusnya sekolah tersebut dilakukan revitalisasi.

“Ada regulasi yang memperbolehkan pihak sekolah untuk meminta pungutan dan sumbangan/ bantuan. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud). Namun untuk lebih detailnya Gubernur dan Bupati atau Walikota harus menuangkannya dalam Peraturan Gubernur dan Bupati atau Walikota, “kata Hamid Muhammad dalam paparannya terkait revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 1 Karawang Barat.

Hamid Muhammad juga menjelaskan perbedaan antara pungutan dan sumbangan/ bantuan bagi sekolah SD dan SMP yang diperbolehkan.

“Kalau pungutan nominalnya ditarget. Waktu dan jumlahnya juga ditentukan, jika tidak dibayar maka akan selalu ditagih. Tapi kalau sumbangan tidak ditentukan nominal dan waktunya. Ironisnya, masak sumbangan dilarang!! Sumbangan untuk SD dan SMP diperbolehkan selama diatur melalui regulasi. Kalau tanpa regulasi maka akan kena oleh tim Saber Pungli, “jelasnya.

Pria yang meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) pada bidang Educational Administration and Policy di University of Pittsburgh itu meminta kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang agar mampu menggunakan 5 persen dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Kota Pangkal Perjuangan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat melalui pengajuan kepada Kepala Daerah baik Bupati atau Walikota.

“Daripada dana CSR dipergunakan untuk kegiatan seremonial, lebih baik dana tersebut dipergunakan untuk membangun gedung sekolah yang rusak, “tegasnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro
Tags:
author

Author: