DPRD Karawang Gelar Hearing Bahas Kasus PT. Jatisari Lestari Makmur

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Kamis (26/10/17) sore menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) dengan beberapa dinas terkait, membahas kasus dugaan pelanggaran ijin PT. Jatisari Lestari Makmur (PT. JLM). Hearing digelar di ruang rapat II, gedung sewa DPRD Karawang, Jalan terusan Tanjungpura-Klari, Nomor 117 Warungbambu Karawang.

Dalam rapat yang digelar, Ketua Komisi B DPRD Karawang, Ir. H. Danu Hamidi, mempertanyakan keabsahan ijin yang dikantongi PT. JLM, sebuah perusahaan pembuat kaca, kepada dinas terkait. Diketahui, perusahaan pembuat kaca tersebut berlokasi di jalan raya Pantura, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari.

“Selaku ketua komisi B yang membidangi masalah perijinan, kami ingin mempertanyakan mengenai keaslian IMB yang dikantongi PT. JLM. Yang kami ketahui dari beberapa media, cop surat IMB tersebut berlogo BPMPT, sementara IMB itu ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Dalam hal ini jelas sekali ada perbedaan yang sangat kentara dan patut diduga jika ijin IMB PT. JLM ini dipalsukan, “kata Danu Hamidi.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Karawang, Elievia Krissiana mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk segera menutup semua kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.

“Karena telah jelas melanggar undang-undang dan Peraturan Daerah tentang RTRW, maka kami berharap Pemda Karawang segera melakukan tindakan tegas, yakni segera menutup segala aktivitas yang dilakukan PT. JLM, “tegas Elievia.

Ketua komisi yang membidangi masalah pembangunan infrastruktur itu meminta, kedepan, kasus semisal PT. JLM tidak akan kembali terulang di Kabupaten Karawang.

“Kami berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dengan baik sehingga kedepan kasus ini tidak kembali terulang. Kasus ini menjadi preseden buruk bagi kita semua selaku warga Kabupaten Karawang, “jelas Elievia.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang, Nurlela Saripin, menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan PT. JLM telah nyata-nyata melecehkan kehormatan Pemerintah Daerah.

“Tindakan yang dilakukan PT. JLM adalah pelecehan terhadap kehormatan Pemda Karawang. Pelanggaran ini sungguh sangat luar biasa, karena disertai adanya dugaan pemalsuan ijin dokumen yang dilakukan pihak perusahaan, “ungkap Nurlaela Saripin.

Menurutnya, DPRD Karawang akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, karena PT. JLM diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU yakni LP2B dan Perda nomor 2 Tahun 2011.

“Selaku wakil rakyat, kami sangat mendukung Pemda Karawang untuk segera menghentikan seluruh kegiatan PT. JLM yang telah melanggar UU, diantaranya adalah pelanggaran terhadap LP2B dan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), “tambahnya.

Kendati DPRD Kabupaten Karawang telah mengundang management PT. JLM untuk  menghadiri rapat dengar pendapat  tersebut, namun dalam hearing yang digelar, pihak management PT. JLM mangkir dari panggilan. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Kasus PT. Juishin Mangkrak, Aktivis Desak DPRD Karawang Segera Bentuk Pansus

Oleh: Hasan Basri KARAWANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dianggap tidak mampu menyelesaikan secara tuntas …