Perpanjang IUP Operasi Produksi PT. Atlasindo, Pemprov Jabar Dinilai Cederai Masyarakat Karawang

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Masyarakat Karawang  Bersatu (MKB) sangat menyesalkan sekaligus kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menyetujui permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Atlasindo Utama.

Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat Nomor 540/Kep.06/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 Tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Atlasindo Utama, secara administrasi Pemprov Jabar telah melegalkan kegiatan penambangan batu andesit di gunung Sirnalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.

“Pemprov Jabar telah mencederai kepercayaan Masyarakat Karawang. Dengan terbitnya Surat Keputusan DPMPTSP Provinsi Jawa barat perihal persetujuan perpanjangan ijin kesatu IUP opersai produksi PT. Atlasindo, secara yuridis, Pemprov Jabar telah melanggengkan sekaligus melegalkan kegiatan penambangan batu andesit di gunung Sirnalanggeng oleh PT. Atlasindo Utama, padahal kegiatan penambangan tersebut telah secara nyata merusak lingkungan hidup dan kerusakan tersebut akan bersifat permanen. Entah alasan apa sehingga Pemprov Jabar lebih memihak kepada  korporasi yang memiliki hasrat untuk mengeksploitasi, bukan berpihak kepada masyarakat Karawang yang memiliki hasrat untuk melindungi (konservasi)”, ungkap kang Rere (Anggota Presidium MKB)

Kang Rere

Masih menurut kang Rere, MKB akan mempertanyakan secara langsung perihal profesionalisme dalam proses evaluasi dan penyusunan pertimbangan teknis IUP operasi produksi yang dilakukan oleh Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Pemprov Jabar. Apakah dalam penyusunan pertek tersebut telah mempertimbangkan aspek resiko serta dampak jangka panjang terkait aktivitas penambangan batu andesit di gunung Sirnalanggeng.

“Dalam proses evaluasi dan penyusunan pertek, Pemprov Jabar seharusnya mempertimbangkan prinsip negosiasi yang bersifat multipihak, artinya harus ada ruang dialog antara perusahaan dan masyarakat, khususnya masyarakat yang menyuarakan penolakan. Ruang dialog tersebut akan mengakomodasi kedua pendekatan, yaitu pengetahuan lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan pengetahuan umum yang berbasis pada teknologi. Masyarakat harus mandapatkan informasi bukan hanya mengenai dampak positif pertambangan semata, pemerintah dan perusahaan juga wajib menginformasikan dampak negatif  kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Melalui proses dialog yang terbuka, masyarakat akan memiliki informasi yang memadai untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan,  “tegas Kang Rere

MKB menilai, seharusnya Pemprov Jabar mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Karawang di wilayah selatan yakni Kecamatan Tegalwaru sangat bergantung pada sektor pertanian. Hal itu merupakan sebuah bukti bahwa harmoni tata ruang yang menjadi sumber prinsip bagi orang Karawang Selatan untuk berpikir dan bertindak, terutama ketika mengatasi persoalan kolektif masyarakat. Menjadi sumber spirit dalam menolak praktik pertambangan yang telah merusak gunung sirnalanggeng. Namun apadaya kini nasib kelestarian gunung Sinalanggeng telah ditentukan oleh ujung pena para petinggi Pemprov Jabar.

Pemprov jabar lebih memilih kehancuran dari pada kelestarian. Pembangunan yang tidak mengakomodasi kearifan lokal akan menciptakan problematika bagi pemerintahan dan memicu petaka ekologi.

Sebagai langkah keseriusan menolak keguatan usaha pertambangan batu andesit di gunung sirnalanggeng, MKB akan melakukan kajian hukum bersama para pakar hukum dan pemerintahan, terkait Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat Nomor 540/ Kep.06/10.1.06.2/DPMPTSP/2017  Tentang Persetujuan Perpanjangan Kesatu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Atlasindo Utam.  Pertimbangan Teknis IUP Oprerasi Produksi Perpanjangan Ke 1 untuk PT. Atlasindo Utama Nomor 027/Pertek.P-IUP.OP/Wil.II/09/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 503/174.C-TAMBANG tanggal 31 Januari 2017 perihal daftar Pertimbangan Teknis IUP operasi produksi yang telah dievaluasi.

“Kami dengan beberpa pakar hukum dan pemerintahan akan melakukan kajian atas kebijakan Pemprov Jabar yang telah menerima permohonan perpanjangan ijin PT. Atlasindo Utama. Hal ini kami lakukan sebagai langkah serius MKB dalam menolak kegiatan usaha pertambangan batu andesit di gunung Sirnalanggeng. Karena Pemprov Jabar menerima permohonan perpanjangan ijin PT.Atlasindo Utama, maka sepertinya upaya hukum adalah langkah yang akan kami lakukan dalam mencari keadilan. Kami akan menggugat Pemprov Jabar. memang sangat ironis untuk mencari keadilan, rakyat harus melawan Para Pembantunya, bertarung dimeja hijau. Ya ini lah Indonesia kita, penyelenggara negaranya masih belum mampu memposisikan diri sebagai fasilitator rakyat, “keluh kang Rere. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro
Tags:
author

Author: