Selasa, September 25th, 2018

Pejabat Pemprov yang Hambat Perijinan Meikarta Disinyalir Berasal dari Partai Politik

Oleh: Hasan Basri

BEKASI, TINTABIRU.COM –  Salah seorang tokoh masyarakat Cikarang, Kabupaten Bekasi, meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak menghambat proses investasi. Terlebih investasi tersebut  turut memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan NR Icang Rahardian saat diwawancarai sejumlah wartawan pada Rabu (27/9/17).

“Saya sangat menyesalkan jika ada oknum pejabat Pemprov Jabar yang mempersulit proses investasi dari para investor. Padahal investasi yang diajukannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, “kata Icang Rahardian atau yang akrab disapa Bang Da’i.

Dikatakan dia, salah satu investasi yang ada di Kabupaten Bekasi misalnya adalah pembangunan proyek Kota Baru Meikarta. Meski sudah mendapatkan dukungan dan izin dari Bupati setempat, namun masih saja ada pihak lain yang ikut menghambat proses pembangunan mega proyek tersebut. Padahal menurut dia, dengan dibangunnya Kota Baru Meikarta, secara tidak langsung akan turut andil membangun wilayah yang ada di Kabupaten  Bekasi, khususnya wilayah Cikarang.

“Masalah perijinanan memang hal yang sangat utama, namun yang lebih utama lagi adalah manfaat pembangunan itu. Saya yakin setelah Meikarta rampung dibangun, akan terbuka lapangan pekerjaan yang dapat dinikmati oleh anak cucu kita kelak, “ujarnya.

Diketahui, saat ini pembangunan Kota Baru Meikarta pengerjaannya tengah dikebut untuk persiapan tahun 2018.

Sementara, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan pembangunan Daerah (Lambada) Kabupaten Bekasi, Wira Aditya, SH, mengatakan, jika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menghambat proses perizinan dengan alasan kecil dan tidak jelas,  ia yakin pejabat tersebut memiliki niatan tertentu demi kepentingan pribadi yang disembunyikannya.

“Saya pastikan pejabat yang ikut menghambat proses perijinan itu adalah pejabat yang berkaitan dengan salah satu partai politik dan ini menjadi tanda tanya besar, “tandasnya.

Menurut Wira Aditya, Pemerintah Pusat saat ini memiliki program untuk terus mendorong peran aktif swasta pada sektor pembangunan infrastruktur, salah satunya pada bidang perumahan rakyat dengan menderegulasi perizinan melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Oleh sebab itu, harus ada sinergitas antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, “tegas Wira. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Ketua Majelis Ta’lim ini Minta Masyarakat Bekasi Jaga Pembangunan di Cikarang

Oleh: Hasan Basri BEKASI, TINTABIRU.COM – Dahulu, Cikarang adalah sebuah kecamatan terpencil yang terletak di …