Dinilai Langgar Aturan, Sewa Gedung DPRD Karawang Dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jabar

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Sekjen LSM KOMPAK Reformasi, Pancajihadi Al Panji Menyayangkan pernyataan Sekretaris DPRD Kab. Karawang, Agus Mulyana, terkait sewa gedung yang diperuntukkan bagi para wakil rakyat Karawang.

Statement Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang, Agus Mulyana, yang dimuat di salah satu media cetak harian lokal di Karawang itu menyatakan bahwa penyewaan gedung untuk DPRD tidak ditenderkan, karena hanya menyewa dua gedung dengan pagu anggaran dibawah Rp200 juta.

“Pernyataan Sekretaris DPRD Karawang ini menunjukan adanya suatu pelanggaran dan pembohongan publik. Dalam Perpres No 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas peraraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Telah jelas diatur bahwa, bilamana ada salah satu proyek pemerintah dengan nilai 200 juta atau lebih, maka pengadaannya harus dilelangkan. Sementara Agus Mulyana selaku Sekretaris DPRD telah membuat akal-akalan pada proyek tersebut dengan dalih pengadaannya dua gedung yaitu gedung pimpinan dan gedung untuk anggota. Ini jelas suatu kebohongan yang sangat kentara, “kata pria yang akrab disapa Panji itu.

Panji menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi dan menemukan adanya kejanggalan yakni dua gedung itu pemiliknya adalah satu orang yang sama.

“Hasil investigasi kami dilapangan menyimpulkan bahwa, memang ada dua gedung yang disewa, namun dua gedung itu merupakan satu komplek bisnis dengan pemilik yang sama. Berdasarkan data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa proyek pengadaan tersebut senilai 300 juta dengan satu rekening dengan nomenklatur sewa gedung. Jadi cukup jelas bahwa 300 juta itu tidak bisa displit. Jika anggaran 300 juta kemudian displit menjadi Rp200 juta dan Rp100 juta, tentu rekeningnya harus dua. Namun untuk kasus ini jelas hanya satu kode rekening senilai Rp300 juta, tapi kok malah dipisah, “ungkap Panji dengan nada heran.

Menurutnya,dalam pengadaan lelang gedung tersebut, hendaknya Sekretariat DPRD harus memasukkan prasyarat gedung dimaksud dengan persyaratan dan kualifikasi yang Jelas.

“Jadi dalam pengadaan lelangnya juga harus dimasukan prasyarat mengenai dua gedung yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD, dengan kualifikasi dan persyaratan yang cukup jelas, sehingga kemudian tinggal hanya ditenderkan. Namun jika kasusnya seperti ini, sangat kentara sekali adanya indikasi kepentingan pribadi dibalik pengadaan sewa gedung senilai Rp300 juta tersebut,”ungkapnya.

Panji menyayangkan pihak Sekretariat DPRD Karawang yang telah melakukan penyewaan gedung dengan alasan rehab.

Menurut dia, harusnya para wakil rakyat yang setiap harinya dimanjakan dengan anggaran ratusan milyar dari dana APBD itu bisa melakukan penghematan anggaran.

“Jika Sekretariat DPRD mau berpikir tentang hemat anggaran, maka para wakil rakyat itu tidak perlu diberi gedung sewaan, karena mereka masih bisa menggunakan gedung paripurna atau gedung lainnya yang masih menjadi asset milik Pemda Karawang. Cara ini akan mampu menekan anggaran semaksimal mungkin sehingga biayanya akan lebih murah bahkan bisa gratis. Semua yang dilakukan para wakil rakyat itu tergantung “Nawaitunya” kecuali jika memang ada kepentingan untuk mencari keuntungan, “jelasnya.

LSM Kompak Reformasi tandas Panji, telah melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat, karena pihaknya menemukan adanya indikasi kuat oknum tertentu yang mencari keuntungan melalui komisi atau fee yang dijanjikan.

“Hasil investigasi yang kami lakukan, kami menemukan adanya dugaan kuat adanya oknum tertentu yang mencari keuntungan melalui komisi atau fee dari sewa gedung tersebut dengan nilai yang tidak wajar. Dan kami telah melaporkan kasus ini ke Polda Jabar Cq Ditreskrimsus, dengan nomor laporan: 2341/LP-LSMKR/IX/17 tertanggal 26 September 2017. Dalam laporan Kepolisian tersebut kami meminta pihak Polda Jabar untuk segera menyelidiki proses pengadaan gedung sewa DPRD yang telah melanggar aturan dan dugaan adanya aliran dana yang merugikan negara dalam proyek tersebut. Jika masih ada pejabat yang berdalih bahwa yang dilakukannya adalah sebuah keputusan yang benar, maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkannya di muka hukum, karena ini menyangkut uang rakyat, “tutupnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Kejaksaan Agung Bidik Mega Proyek Pembangunan Gedung Pemda 2

Oleh: Hasan Basri KARAWANG – Dugaan adanya ketidak wajaran dalam proyek pembangunan gedung Pemda 2 …