Senin, Oktober 22nd, 2018

Nasib Gunung Sirnalanggeng Ditentukan Oleh Ujung Pena Penguasa

Penulis: Beno** (Humas Masyarakat Karawang Bersatu)

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Gunung Sirnalanggeng yang berada di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini berada diambang kepunahan.

Akibat sumbar daya alam yg dikeruk sebanyak-banyaknya demi keuntungan korporasi pemegang lisensi, tidak dipungkiri hal itu telah menjadikan gunung Sirnalanggeng yang dahulu menjulang dan gagah kini menjadi hilang sebelah.

Beno (Humas Masyarakat Karawang Bersatu)

Dengan dicabutnya UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diganti oleh Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2014, kewenangan untuk menerbitkan IUP kini menjadi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov).

IUP  yang dikantongi oleh korporasi merupakan lisensi untuk melakukan kegiatan usaha penambangan di gunung Sirnalanggeng. Kini IUP tersebut telah dievaluasi bahkan diperpanjang oleh Pemprov Jabar.

Meski demikian, dalam evaluasi dan atau penerbitan perpanjangan IUP,  masyarakat Karawang mempertanyakan profesionalisme Pemprov Jabar dalam memberikan pelayanan publik. Pasalnya penilaian publik selama ini, pemberian lisensi pertambangan semata memakai logika pelayanan yang diukur berdasarkan jumlah dan kecepatan penerbitan izin. Sementara itu, resiko dan dampak akibat lisensi hampir tidak pernah dipersoalkan. Rejim perizinan kurang mendorong dimensi koordinasi, evaluasi, dan monitor terhadap analisis dampak secara berkelanjutan.

Keinginan besar masyarakat Karawang dalam proses evaluasi dan perpanjangan IUP, Pemprov jabar harus mempertimbangkan prinsip negosiasi yang bersifat multipihak, artinya harus ada ruang dialog antara perusahaan dan masyarakat. Ruang dialog tersebut akan mengakomodasi kedua pendekatan, yaitu pengetahuan lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan pengetahuan umum yang berbasis pada teknologi. Masyarakat harus mandapatkan informasi bukan hanya mengenai dampak positif pertambangan semata, pemerintah dan perusahaan juga wajib menginformasikan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Melalui proses dialog yang terbuka, masyarakat akan memiliki informasi yang memadai untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan sebagian besar masyarakat Karawang diwilayah selatan sangat bergantung pada sektor pertanian, ini merupakan sebuah bukti bahwa harmoni tata ruang yang menjadi sumber prinsip bagi orang Karawang selatan untuk berpikir dan bertindak, terutama ketika mengatasi persoalan kolektif masyarakat. Menjadi sumber spirit dalam menolak praktik pertambangan yang telah merusak gunung sirnalanggeng.

Harapan besar dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam gunung sirnalanggeng, Pemprov Jabar, mau mendengar dan berpihak kepada masyarakat Karawang. Pengelolaan  harus dilandasi bukan kepada hasrat untuk mengeksploitasi melainkan hasrat untuk melindungi (konservasi). Nasib kelestarian gunung sirnalanggeng kini berada diujung pena penguasa pemprov Jabar,  pembangunan yang tidak mengakomodasi kearifan lokal akan menciptakan problematika bagi pemerintahan dan memicu petaka ekologi. (**)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

SAKTI Desak BUMN Ikut Perbaiki Kerusakan Ruas Jalan Raya Cikalong-Cilamaya

Oleh: Hasan Basri KARAWANG, TINTABIRU.COM – Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Kabupaten Karawang mendorong Pemkab Karawang …