Lama Tak Terdengar Kasus PDAM Tirta Tarum Kembali Disorot

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Salah seorang aktivis Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan, kembali menyoroti masalah PDAM tirta tarum, setelah sekian lama tidak terdengar kabar dan beritanya.

Pasca rapat dengar pendapat umum (Hearing) yang digelar bersama dengan Komisi B DPRD Karawang yang dihadiri Dewan Pengawas PDAM tirta tarum dan unsur masyarakat beberapa waktu lalu,  Andri Kurniawan menyatakan, pada rapat dengar pendapat yang digelar, dihasilkan beberapa poin penting  yang menjadi rekomendasi Komisi B DPRD Karawang untuk disampaikan kepada Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana.

“Secara pribadi, walaupun pada pekan terakhir kami fokus pada persoalan kisruh DPRD Karawang dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun kami tetap update informasi mengenai perkembangan yang ada di PDAM tirta tarum. Persoalan ini adalah moral, jangan sampai ada tuduhan bahwa kami telah masuk angin, “ucap aktivis muda Karawang, Andri Kurniawan, kepada tintabiru.com, Senin (24/7/17) dinihari.

Kendati selaku owner PDAM tirta tarum, menurut Andri, Bupati Cellica Nurrachadiana tidak lantas mengabaikan rekomendasi dari Komisi B DPRD Karawang yang dihasilkan dari rapat dengar pendapat yang melibatkan beberapa pihak.  Sehingga menurut Andri, saat ini Bupati Karawang melalui Badan Pengawas PDAM tirta tarum masih sedang melakukan mekanisme normatif dengan masih menunggu hasil RUPS yang saat ini masih sedang digelar.

“Melalui Dewan Pengawas PDAM tirta tarum, saat ini Bupati Cellica Nurrachadiana masih menunggu hasil RUPS, “ujar Andri, terkat hasil rekomendasi Komisi B DPRD Karawang yang disampaikan kepada Bupati.

Andri menyatakan, mengenai mekanisme normatif yang dilakukan Bupati Karawang melalui Dewan pengawas PDAM tersebut, dirinya merujuk pada pasal 78 dan 79 UUPT.

“Terkait dengan RUPS Tahunan, sebagaimana pada Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) UUPT mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahului dengan pemanggilan RUPS, dimana pada Pasal 79 ayat (5) UUPT, mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, direksi dianggap telah melalaikan fiduciary duty-nya terhadap BUMD dan atau Perseroan. Fiduciary duty merupakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dari direksi oleh owner dan dasar bertindak dari kegiatan direksi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan tugasnya menjalankan kegiatan, “jelasnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Ketua Komisi C Minta Bupati Purwasuka Duduk Bersama Tangani Pembuangan Limbah di Bendungan Barugbug

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG – Para petani dan aparat Desa Barugbug Kecamatan Jatisari kembali mengeluhkan …