Kasus PT. Juishin Mangkrak, Aktivis Desak DPRD Karawang Segera Bentuk Pansus

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dianggap tidak mampu menyelesaikan secara tuntas banyaknya permasalahan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan krusial yang dihadapi Pemda Karawang seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, penyelesaian kasus PDAM, kisruh antara Kadis PUPR dengan DPRD, permasalahan  PT. Juishin dan masih banyak lagi segudang permasalahan lain yang hingga kini masih menggantung  dan menjadi polemik yang berkepanjangan.

Salah seorang aktivis muda di Karawang, Andri Kurniawan, memprediksi banyaknya permasalahan yang tak terselesaikan dengan baik akan menjadi bom waktu jika legislatif maupun eksekutif di Karawang tidak menyelesaikannya sesegera mungkin.

“Membiarkan sebuah permasalahan tanpa penanganan secara tuntas bukanlah suatu hal yang baik, “katanya kepada tintabiru.com, Jum’at (21/7/17).

Mengenai penanganan kasus PT. Juishin, kata Andri, dirinya pernah menyarankan kepada para wakil rakyat yang ngantor di gedung putih Karawang, agar pihak legislatif segera membentuk panitia khusus (Pansus) PT. Juishin.

Ditambahkan dia, walapun lokasi PT. Juishin berada di wilayah Kabupaten Bekasi, namun  eksesnya berada di wilayah tetangganya, yakni masyarakat Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.

“Beberapa waktu lalu, saya pernah menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang segera membentuk Pansus terkait PT Juishin. Walaupun keberadaan perusahaan yang memproduksi semen dengan merk garuda itu berada di Kabupaten Bekasi, namun dampaknya hingga ke ke Kabupaten Karawang, karena lokasi penambangan karstnya berada di wilayah Kecamatan Pangkalan, “ucap Andri.

Dijelaskan dia, Permasalahan kasus PT. Juishin  sering menimbulkan gejolak pada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan.

Munculnya gejolak masyarakat di sekitar wilayah Karawang selatan itu, sambung dia, karena mereka menolak praktek penambangan yang  dilakukan PT. Juishin.

“Penyelesaian kasus PT. Juishin, tidak akan selesai hanya dengan satu atau dua kali aksi saja. Masyarakat Karawang selatan telah melakukan berbagai upaya mulai dari aksi unjuk rasa, menggelar audiensi dengan  instansi Pemerintahan, mulai dari Pemkab Karawang, Pemprov Jawa Barat, bahkan hingga ke Pemerintah Pusat. Namun, karena PT. Juishin tetap ngotot untuk mendapatkan ijin pertambangan di Karawang Selatan, hingga akhirnya PT Juishin menggugat Pemkab Karawang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat, jelas Andri.

Tak hanya masalah pertambangan saja, imbuh dia, persoalan jembatan yang menghubungkan antara Karawang – Bekasi pun menjadi persoalan lainnya. Sebelum membangun jembatan tersebut, tutur andri, PT. Juishin telah melakukan perjanjian dengan masyarakat setempat, yang isinya, pembangunan jembatan tersebut akan dipergunakan untuk masyarakat umum.

“PT. Juishin telah mengingkari janjinya, sebab pada kenyataannya, sejak jembatan itu berdiri,  jembatan tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan PT Juishin saja, “tambahnya.

Andri menilai, Permasalahan PT. Juishin tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele oleh Pemerintah Daerah.

“Saran saya agar DPRD Karawang membentuk Pansus PT. Juishin adalah, supaya semua data dan informasi mengenai PT. Juishin bisa tergali secara komprehensif. Persoalan PT Juishin tidak akan pernah selesai dan akan menjadi polemik berkepanjangan  selama DPRD Karawang  tidak peduli dan tidak menyelesaikannya secara khusus, “tegasnya.  (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Kinerja Wakil Rakyat Karawang Diragukan

Oleh: Sigit Ernowo KARAWANG – Kinerja para wakil rakyat di gedung putih Karawang hingga masa …