Perseteruan Memanas, Aktivis Muda Dorong DPRD Karawang Panggil Kepala Dinas PUPR

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Usulan legislator Karawang kepada Bupati Cellica Nurrachadiana melalui surat yang dilayangkan Ketua DPRD Toto Suripto yang meminta agar Bupati mengevaluasi kinerja (mencopot) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Salah satu aktivis di Karawang menilai, langkah yang diambil DPRD dengan cara menyurati Bupati Cellica Nurrachadiana untuk mengevaluasi kembali kinerja Kepala Dinas PUPR adalah langkah yang tepat.  Hal itu disampaikan salah satu aktivis muda Karawang, Andri Kurniawan, saat berbincang dengan tintabiru.com, Kamis (20/7/17) dinihari.

“Langkah yang telah ditempuh DPRD Karawang sudah tepat, sebab usulan evaluasi tersebut berdasarkan pertimbangan objektif tentang kondisi kinerja PUPR Karawang. DPRD tidak mungkin melayangkan surat kepada Bupati tanpa dasar yang jelas. Dan saya mendengar alasan DPRD adalah karena banyaknya aduan serta keluhan dari masyarakat karawang mengenai kondisi mandegnya perbaikan infrastruktur, “kata Andri kepada tintabiru.com.

Andri menilai, Banyaknya keluhan dan aduan yang disampaikan masyarakat kepada DPRD, saat para wakil rakyat tersebut menggelar reses di dapilnya masing-masing.

“Aduan dan keluhan yang disampaikan masyarakat kepada DPRD, bisa melalui kritikan kritikan di Sosial Media (Sosmed), ataupun saat para wakil rakyat menggelar reses di daerah pemilihannya, “tandas andri.

Perseteruan antara Ketua DPRD dengan Kadis PUPR semakin memanas

Andri menyarankan, jika ternyata surat yang dilayangkan kepada Bupati Karawang tidak juga mendapatkan balasan, maka sebaiknya menurut dia, Penghuni gedung putih Karawang itu menggunakan hak interpelasinya.

“Berbicara tentang hak interpelasi, saya pikir itu bukan sesuatu hal yang istimewa dan bukan pula sesuatu yang horor alias menakutkan. Hak Interpelasi adalah hak legislatif untuk meminta keterangan kepada eksekutif mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu diterangkan dalam Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003. Maka dengan ini saya mendorong DPRD untuk segera memanggil Kepala Dinas PUPR, Acep Jamhuri, sehingga sidang interplasi DPRD bisa segera digelar, “dorong andri kepada pihak legislatif Karawang.

Mekanisme interpelasi, jelas dia, Sekurang-kurangnya ada 13 orang Anggota DPR atau untuk DPRD sekurang-kurangnya 7 orang anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPR/ DPRD untuk menggunakan hak interpelasinya. (*)

Baca juga: Ketua Umum LSM Kompak Tantang Ketua DPRD Karawang

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Kadis PUPR Ancam Blacklist Kontraktor Nakal

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Acep Jamhuri, …