Ketua Umum LSM Kompak Tantang Ketua DPRD Karawang

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Perseteruan antara Ketua DPRD Karawang (Toto Suripto) dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Acep Jamhuri) terus memanas. Perseteruan berawal, saat orang nomor 1 di legislatif Karawang itu menyurati Bupati Cellica Nurrachadiana yang isinya meminta agar Bupati mengevaluasi kembali kinerja Kepala Dinas PUPR, Acep Jamhuri.

Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Toto Suripto itu diketahui dilayangkan kepada Bupati Karawang tertanggal 26 Mei 2017, yang isinya meminta agar Bupati Cellica Nurrachadiana mengevaluasi kembali kinerja Kepala OPD Kabupaten Karawang.

Mulyono tantang keberanian nyali Toto Suripto untuk menggunakan hak interplasi

“Istilah evaluasi yang digunakan Toto Suripto pada isi surat yang dilayangkan kepada Bupati Cellica Nurrachadiana adalah bahasa lain untuk meminta dicopotnya Kepala Dinas PUPR, “kata Ketua Umum LSM Kompak, Sukur Mulyono, saat berbincang dengan tintabiru.com, di ruang kerjanya pada Rabu (19/7/17) malam.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum LSM Kompak, Sukur Mulyono, menantang keberanian Toto Suripto untuk menggunakan hak interplasinya sebagai wakil rakyat yang ngantor di gedung putih Karawang.

Isi surat Ketua DPRD Karawang yang meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR

“Saya tantang keberanian Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, untuk menggunakan hak interplasinya mengenai penilaian kinerja buruk dari Kepala Dinas PUPR. Jika sampai pekan depan DPRD Karawang tidak menggunakan hak interplasinya, berarti nyali ketua DPRD yang berasal dari partai berlambang moncong putih itu ciut, “ujar Mulyono.

Tak hanya itu, Ketua Umum LSM Kompak juga menantang buka-bukaan jika hak interplasi DPRD benar-benar akan digunakan oleh Toto Suripto CS.

“Selaku orang nomor 1 di gedung putih Karawang, harusnya Toto Suripto segera menggunakan hak interplasinya, karena hak ini telah diatur oleh undang-undang. Jika Toto Suripto beserta anggota DPRD lainnya tidak berani menggunakan hak interplasi, berarti surat yang dilayangkan kepada Bupati Karawang hanya gertakan saja, “tegas tokoh pendiri LSM Kompak tersebut.

Mulyono juga menyayangkan isi surat Ketua DPRD Karawang itu hanya menjurus kepada penilaian buruk dari kinerja Kepala Dinas PUPR semata, sementara ada puluhan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemda Karawang.

“Kalau DPRD Karawang mau menilai kinerja Kepala OPD, harusnya penilaian itu diarahkan kepada semua kepala OPD, jadi tidak hanya OPD PUPR saja, “ucapnya.

Perseteruan antara Ketua DPRD, Toto Suripto, dengan Kepala Dinas PUPR, Acep Jamhuri, menjadi tranding topic yang ramai diperbincangkan di jagad media yang ada di kota Pangkal Perjuangan.

Tak hanya Sukur Mulyono, banyak aktivis dan tokoh LSM lainnya di Kabupaten Karawang juga menunggu reaksi ketua DPRD bersama legislator lainnya untuk bergayung sambut menerima tantangan interplasi tersebut. (*)

Baca juga: Perseteruan Memanas, Aktivis Muda Dorong DPRD Karawang Panggil Kepala Dinas PUPR

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Hak Interplasi Belum Tentu Ancam Impeachment Bupati

Oleh: Hasan Basri KARAWANG – Istilah impeachment atau yang lebih dikenal dengan pemakzulan adalah jalan …