Setya Novanto Jadi Tersangka, Dedi Mulyadi: Tak Etis Bicara Politik Saat Ketum Tersandung Kasus

BANDUNG – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, tidak akan menganggu persiapan Partai Golkar menghadapi Pilgub Jabar 2018.

“Saya tidak memiliki kekhawatiran apapun terhadap apa yang terjadi di negeri ini, karena tujuan saya adalah mencangkul untuk mempersiapkan tanaman padi yang subur. Itu jauh lebih mulia daripada ngurusin kertas,” kata Dedi saat ditemui di sela kunjungannya di Gedung Paguyuban Pasundan, Kota Bandung, Selasa (18/7/17).

Dedi mempersilakan proses hukum berjalan secara normatif. Menurut Dedi, secara etika ia tidak boleh membuat asumsi politik saat seseorang terkena musibah, dalam hal ini karena Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP.

Dedi pun menolak memberi komentar mengenai kemungkinan adanya pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dia menilai tidak etis jika Partai Golkar melemparkan asumsi pergantian kepemimpinan di saat seperti ini.

“Proses hukum silahkan berjalan secara normatif. Mengenai bagaimana nasib partai ke depan, nanti saja, dibicarakan setelah suasananya dingin. Kita tidak boleh bercerita tentang politik, menyangkut pergantian kepemimpinan seseorang di saat pimpinannya sendiri mendapat musibah,” katanya.

Dedi meyakini, sebagai Ketua Umum, Setya Novanto sudah menyiapkan sejumlah perencanaan dan langkah, disertai beragam pertimbangan untuk masa depan Partai Golkar.

Pria yang akrab disapa kang Dedi ini menegaskan, dirinya tidak terlalu memusingkan rekomendasi calon dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub jabar 2018. Pria yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu memilih fokus bekerja sesuai kapasitasnya sebagai Kepala Daerah dan pimpinan partai.

“Dari dulu saya selalu gencar ke mana-mana. Sejak jadi anggota DPRD tahun 1999 saya selalu juma’tan di daerah pemilihan, ketika jadi Wakil Bupati saya menginap di rumah penduduk, begitu pula dengan setelah saya jadi Bupati. Itu tidak ada kaitannya dengan Pilgub, sudah tradisi orang Sunda, tradisi nganjang, “kata Dedi.

Menurut dia, jika akhirnya dirinya tidak mendapat rekomendasi dari DPP untuk maju sebagai calon Gubernur, hal itu bukan masalah. “Saya tidak menuntut untuk dinilai, biarkan saja yang menilai itu objektif. Jadi, saya tidak terlalu memusingkan masalah rekomendasi, “katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk Dedi Mulyadi akan keluar pada Agustus 2017. Meski baru prediksi, ia meyakini penunjukan Dedi sebagai calon gubernur sangat besar.

Dijelaskan dia, Dedi Mulyadi sudah mengantongi dukungan dari pengurus Golkar di semua tingkatan, mulai DPD Provinsi, anggota DPRD Fraksi Golkar, pengurus DPD Kabupaten dan Kota, Ormas Hastakarya, sampai ke tingkat Kecamatan yang ada di Jawa Barat.

Deklarasi dukungan untuk pencalonan Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat itu telah digelar dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) partai Golkar yang berlangsung pada Rabu (26/4/2017) beberapa saat lalu, di hotel Resinda Karawang. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Fredrich Yunadi: “Mahfud MD Bukan Ahli Pidana”

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai rencana pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, …