7 Tahun Mangkir Masih Tetap Dapat Gaji, Kini Karawang Jadi Surga Para PNS Malas

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – Bupati dan Wakil Bupati Karawang dinilai tak  bernyali untuk menindak tegas oknum PNS di lingkungan Pemda Karawang yang telah 7 tahun mangkir tanpa alasan yang jelas, namun masih tetap mendapatkan gaji setiap bulanannya.

Salah seorang aktivis di Karawang, Pancajihadi Alpanji, mengatakan, pembiaran terhadap oknum PNS yang mangkir selama 7 tahun tanpa ada pemberian sanksi yang tegas, akan memunculkan stigma negatif dari luar daerah Karawang, sehingga julukan sebagai Kota Lumbung Padi Nasional akan berubah menjadi Kotanya (Surganya) para PNS malas.

“Karawang akan menjadi surganya para PNS malas, kenapa saya katakan seperti itu, karena tidak adanya sanksi yang diberikan Kepala Daerah kepada oknum PNS berinisial R,  akan memicu para PNS lainnya untuk meniru gaya dan kelakuan R yang tidak pernah ngantor, “katanya saat berbincang dengan tintabiru.com pada Kamis (13/7/17) siang.

Pria yang akrab disapa Panji ini menyayangkan sikap Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang tidak berani tegas menindak oknum Pegawai Negeri Sipil berinisial R, padahal menurut dia, selaku Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Karawang selalu menekankan pentingnya disipli bagi PNS sebagaimana tertuang dalam Visi Misi Cellica-Jimmy saat berkampanye pada Pilkada 2015 lalu, yakni, akan mewujudkan aparatur Pemda yang bersih dan berwibawa.

“Saya menduga Bupati dan Wakil Bupati Karawang nyalinya menjadi ciut saat akan menindak R, karena R adalah pembantu dari mantan Bupati Karawang, Dadang S Muhtar, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, “katanya.

Di sisi lain, Panji juga menyayangkan sikap lemahnya Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsary,  yang biasanya selalu mempertontonkan ketegasanya dihadapan kamera awak Media, seolah ingin supaya terlihat oleh masyarakat Kabupaten Karawang, sebagai pemimpin yang tegas terhadap bawahannya, namun sambung dia, Keberanian Ahmad Zamakhsary malah Impoten, saat ditantang untuk menindak PNS yang telah mangkir kerja selama 7 tahun katena PNS tersebut adalah pembantu dari mantan Bupati Dadang s Muhtar.

“Nyali Wakil Bupati Karawang seolah impoten, karena ketegasannya menjadi hilang saat tidak memberikan teguran terhadap R, padahal, salah satu tugas Wakil Bupati adalah sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, “tandasnya.

Akibat lemahnya nyali Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk menindak oknum PNS yang mangkir selama 7 tahun itu, Panji kemudian mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), beberapa waktu lalu.

“Laporan saya mengenai R yang mangkir selama 7 tahun, telah diterima pihak Menpan RB melalui bagian pengaduan dan pelaporan. Pihak Menpan RB berjanji akan segera menindaklanjuti kasus ini, setelah berkas laporan yang saya bawa telah mendapatkan disposisi dari Menteri PAN RB, “ucapnya menirukan perkataan salah satu pejabat di lingkungan Menpan RB.

Tak hanya itu, lanjut dia, laporan yang sama juga dilayangkannya ke  Komisi Aparatur Sipil Negara (kasn) dengan cara menyerahkan berkas laporan ke salah satu pejabat yang khusus menangani kasus PNS bermasalah.

“Saat saya menyerahkan berkas laporan ke KASN, salah satu pejabat disana sangat terkejut dan kaget mengetahui ada oknum PNS di Kabupaten Karawang yang telah mangkir selama bertahun-tahun. Terlebih, mangkirnya oknum PNS ini juga telah menjadi pemberitaan yang ramai di berbagai media baik lokal, regional maupun nasional, “tandas dia.

Pejabat di KASN, tutur panji, sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, yang telah  melakukan pembiaran terhadap ulah oknum PNS yang telah mangkir kerja selama bertahun-tahun tersebut.

“Pejabat KASN menyebut bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang adalah orang yag paling bertanggug Jawab terhadap R, karena menurutnya, Sekwan adalah atasan langsung dari R. Sementara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang juga harus bertanggung Jawab atas absensi kehadiran para PNS.

Pasca pelaporan yang dilakukan Pancajihadi Alpanji, Komisi Aparatur Sipil Negara berjanji, akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus.

“Saat saya menyerahkn berkas laporan, salah satu pejabat  menyatakan bahwa pihaknya baru saja memberhentikan salah satu oknum PNS di Sulawesi, karena telah mangkir kerja 3 bulan berturut turut, “ucapnya.

Sementara,  aturan ini telah tertuang sangat jelas dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN nomor 21 tahun 2010, tentang ketentuan pelaksanaan pp nomor 53 tahun 2010,  tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan, “Pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih” . (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Ini Jejak Kotor Aking Saputra, Ethnis China Beragama Budha yang Hina Nabi dan Ulama

Oleh: Hasan Basri KARAWANG – Aking Saputra, warga etnis keturunan China beragama Budha yang ber …