Selasa, Oktober 23rd, 2018

7 Tahun Mangkir PNS di Karawang Belum Dipecat, Aktivis: “Saya Telah Lapor ke BKN”

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG, TINTABIRU.COM – Seorang aktivis melaporkan oknum PNS di lingkungan pemda karawang yang tak pernah masuk kantor selama 7 tahun ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta.

Aktivis bernama Panca Jihadi Alpanji (45) ini, mendatangi kantor BKN yang berada di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta, pada Rabu siang (5/7/17) beberapa hari lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Panji ini, mangkirnya PNS dengan inisial R tersebut telah didiamkan oleh BKPSDM Kabupaten Karawang bahkan oleh Kepala Daerah setempat.

“PNS ini telah mangkir kerja selama 7 tahun lamanya, namun Badan Kepegawaian Daerah  dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Daerah setempat, tidak berani menegur PNS bersangkutan, “kata Panji kepada tintabiru.com, Senin sore (9/7/17).

Dikatakan dia, PNS yang dengan pangkat/ golongan sebagai Penata Muda tingkat I/III/B tersebut, saat ini menjabat sebagai pengadministrasi umum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

“Awalnya R bertugas sebagai pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, namun sejak 2012-2015, yang bersangkutan dipindah tugaskan ke SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), “tambahnya.

Panji menuturkan, sejak tahun 2015 hingga 2017 sekarang, oknum PNS itu kembali mengajukan pindah ke Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

“Pembuktian mangkirnya Oknum PNS dengan inisial R itu bisa diketahui dengan tidak adanya finger print yang bersangkutan selama 2 tahun sejak bertugas di lingkungan sekretariat DPRD Karawang, sementara penggunan absensi dengan sistem finger print baru diterapkan sejak 2015, padahal oknum PNS tersebut sebetulnya telah mangkir selama 7 tahun, namun karena sebelum tahun 2015 jadwal kehadiran pegawai PNS masih menggunakan sistem manual, sehingga mangkirnya oknum PNS itu tidak bisa dibuktikan, kendati di setiap dinas ada buku absensi, “jelasnya.

Aktivis kelahiran 27 Mei 1971 ini  mengecam sikap diamnya BKPSDM dan Kepala Daerah setempat, karena menurutnya dinilai takut kepada mantan Bupati Karawang Dadang S Muhtar, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

“Mungkin Bupati Karawang yang saat ini menjabat tidak berani menegur oknum PNS tersebut, karena sejak tahun 2010 silam, yag bersangkutan diminta menjadi sopir pribadi mantan Bupati Karawang, Dadang S Muhtar, “ucap Panji.

Kendati mangkir selama 7 tahun, namun setiap bulannya R masih tetap mendapatkan gaji layaknya PNS yang kerja dan ngantor setiap hari.

Akibat pemangku kebijakan daerah membiarkan kasus tersebut, Panji akhirnya mendatangi Kantor Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaporkan oknum PNS tersebut.

Berkas laporan tertulis yang dibawa panji kemudian diterima Ajudan Kepala BKN dengan tanda terima laporan tertanggal 5/7/17. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Karawang “Campernik” Jadi Tema HUT Karawang ke-384 Tahun

Oleh: Hasan Basri KARAWANG, TINTABIRU.COM – Tepat pada hari Kamis, 14 September 2017 besok, Kabupaten Karawang …