Kamis, Desember 13th, 2018

Menteri Agraria Kubur Harapan Petani Telukjambe

Oleh: Hasan Basri

KARAWANG – 600 petani korban penggusuran PT. Pertiwi Lestari (PT.PL) yang telah kembali dari Jakarta beberapa waktu lalu, kembali harus memupuskan impian mereka setelah sebelumnya diberi “Angin Sorga” dengan akan diberikan hak penganti atas tanah oleh Presiden Jokowi.

Setelah beberapa kali melakukan aksi kubur diri di depan Istana, kini para petani blok Kutatandingan, Telukjambe Barat itu, harus mengubur semua harapan dan impiannya setelah Menteri ATR BPN, Sofyan Djalil menyatakan, akan memberikan hak pengganti atas tanah hanya untuk 96 Kepala Keluarga saja. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi menjanjikan akan memberikan pengganti hak atas tanah bagi 600 korban penggusuran PT. PL, dengan luas masing-masing 500 meter.

Kunjungan Menteri ATR BPN, Sofyan Djalil, pada Rabu siang (9/5/17) ke tempat penampungan sementara para korban penggusuran di bekas Rumah Dinas Bupati (RDB) Karawang, akhirnya membuyarkan impian mereka.

Dalam kunjungannya kepada para korban penggusuran, Sofyan Djalil menegaskan, jika pemerintah hanya akan memberikan pengganti hak atas tanah yang digusur PT. PL, hanya untuk 96 Kepala Keluarga, Sementara 504 Kepala Keluarga lainnya, hanya diberikan lahan garapan pengganti di area lahan milik Perhutani untuk Program Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

“Jelas, ini sangat menyakitkan dan telah melenceng dari apa yang telah diperintahkan Presiden Jokowi. Disini kami melihat jika pemerintah pusat hanya setengah hati dalam melaksanakan reformasi agraria, seperti yang telah diamanatkan Nawacita, ” kata Dadi Mulyadi, salah satu tim advokasi korban penggusuran PT. Pertiwi Lestari.

Dadi menyatakan, dalam pertemuan dengan perwakilan para petani di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah berjanji akan segera menyelesaikan konflik agraria di wilayah Kutatandingan, Telukjambe Barat, Karawang, dan Presiden menyanggupi akan memberikan pengganti hak atas tanah kepada 600 Kepala Keluarga korban penggusuran masing-masing seluas 500 meter persegi.

“Pemerintah pusat hanya memberi “angin sorga” belaka, melalui Menteri ATR BPN, pemerintah hanya akan memberikan pengganti hak atas tanah kepada 96 KK saja,” jelasnya.

Dadi mencium adanya kejanggalan atas apa yang dinyatakan Menteri BPN ATR, Sofyan Djalil, karena saat keputusan pemberian lahan kepada 96 KK tidak melibatkan perwakilan petani.

“Kami mencium aroma kejanggalan. Dimana keputusan atas pemberian lahan kepada 96 KK itu dilakukan tanpa melibatkan perwakilan petani,” tandasnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Panwascam Cikampek Pertanyakan Keberadaan Mobil Plat Merah di Acara “Prabowo Menyapa Warga Jawa Barat”

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG, TINTABIRU.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cikampek, Sabtu (31/3/18) pagi …