Sabtu, November 17th, 2018

Ternyata Keberadaan Hizbut Tahrir Dilarang di Sejumlah Negara

JAKARTA – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan Pemerintah Republik Indonesia pada Senin (8/5/17), setelah kegiatannya dinilai bertentangan dengan Pancasila dan dianggap mengancam keutuhan NKRI.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri, K.H. Muhyiddin Junaidi menyatakan, Ormas Hizbut Tahrir sesungguhnya telah dilarang di sejumlah negara.

Menurut dia, dilarangnya Hizbut Tahrir di sejumlah negara karena visi ormas islam ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di negara tersebut.

“Di banyak negara seperti di Rusia dan Timur Tengah, keberadaan Hizbut Tahrir dilarang pemerintah setempat, “katanya, seperti dilansir Republika.co.id.

Dikatakan dia, di beberapa negara Eropa seperti Rusia orang yang akan mendirikan Ormas Hizbut Tahrir akan langsung ditangkap karena Hizbut Tahrir tidak sesuai dengan undang-undang dasar Rusia.

Berbeda dengan di Indonesia, sambung dia, selama ini pemerintah membiarkan Hizbut Tahrir berkembang, padahal visinya jelas bertentangan dengan prinsip dasar Negara Republik Indonesia, namun karena undang-undang di Indonesia berbeda dengan undang-undang negara lain yang melarang tegas keberadaan Hizbut Tahrir.

“Indonesia mempunyai hukum sendiri, punya undang-undang sendiri, jadi punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Selama Hizbut Tahrir mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan mengakui NKRI maka no problem, “jelas dia.

Muhyiddin menegaskan, berbeda halnya jika ternyata HTI menolak ideologi Pancasila dan berniat mendirikan Khilafah maka pemerintah Indonesia bisa melarang keberadaan ormas tersebut.

“Masalahnya berbeda ketika Hizbut Tahrir menolak Pancasila sebagai dasar negara, “tandasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, pemerintah melalui Menkopolhukam, Wiranto, secara resmi telah membubarkan Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia, Senin siang (8/5/17). 

Pada pengumuman itu, Wiranto menyatakan jika keputusan pembubaran HTI adalah dalam rangka untuk menjaga keamanan, ketertiban bagi bangsa dan negara.

“Setelah mencermati berbagai pertimbangan dan menyerap aspirasi dari masyarakat maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto dalam keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Belum Lunasi Pembayaran Siswi SMAN I Rengasdengklok Terancam Tak Bisa Ikut UN

Oleh: Darsen Tajudin KARAWANG, TINTABIRU.COM – Seorang siswi kelas XII SMAN 1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang …