Rabu, Desember 19th, 2018

Awas! Ini Usulan KPK Kepada Jokowi: “Kepala Desa yang Korupsi ADD Harus Dicopot”

Oleh: Hasan Basri

Jakarta – Presiden Jokowi mendapat banyak masukan dari KPK soal banyaknya penyimpangan dana desa dalam pertemuan yang digelar di Istana Jumat siang tadi (5/5/17).

 

“KPK banyak menerima aduan terkait penyimpangan dana desa. Tetapi karena Kepala Desa bukan termasuk sebagai penyelenggara negara, maka itu di luar wewenang kami sehingga kami tidak bisa menindaklanjuti,”kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai pertemuan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat,seperti dilansir detiknews.com.

 

Karena terbatasnya kewenangan KPK, alex meminta jika ada kasus penyimpangan pada dana desa kasus tersebut dilimpahkan ke penegak hukum lain. Sementara sambung dia, jika nilai penyimpangannya kurang signifikan maka kurang tepat bila sanksinya adalah pidana.

Alek mengusulkan perlu dibuat adanya mekanisme sanksi bagi setiap desa, sehingga harus ada yang menjadi kontrol sosial bagi penggunaan anggaran dana desa.

“Jika dilakukan penindakan secara hukum antara asas manfaat dan biayanya tidak efisien. Kami mengusulkan ada mekanisme untuk memberikan sanksi kepada kepala desa yang melakukan penyimpangan dana desa itu. Misalnya dengan pemberhentian, pemecatan, ini yang sampai sekarang belum diatur untuk pemberhentian atau pemecatan kepala desa yang ditemukan melakukan penyimpangan,”terang Alex.

“Dengan memberikan sanksi bagi setiap desa, maka alokasi dana desa tahun berikutnya akan dipotong berapa besarnya, dikalikan dengan jumlah penyimpangan dana desa tahun sebelumnya,”tandasnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Curiga Ada Bukti Suap Meikarta KPK Geledah Kediaman James Riady

JAKARTA, TINTABIRU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah petinggi Lippo Group, James Riady, terkait …