PT. Pindo Deli Dituding Serobot Puluhan Hektar Tanah Milik Warga Kecamatan Ciampel

Oleh: Hilman Tamimi

KARAWANG – Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Kabupaten Karawang, Dadi Mulyadi, menuding PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills telah menyerobot 50 hektare tanah milik warga Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Hal itu dikatakan dia, saat menyikapi banyaknya konflik agraria di Kabupaten yang menjadi lumbung padi nasional selain konflik agraria antara warga 3 Desa versus Agung Podomoro Land dan konflik antara petani Kutatandingan versus PT. Pertiwi Lestari.

Ketua BM PAN Karawang: Dadi Mulyadi

Menurut dia, dua peristiwa diatas hanya sebagian kecil saja dari sekian banyaknya konflik yang terjadi, karena dirinya melihat, masih ada konfik lain di tempat berbeda yang masih laten dan berpotensi akan menjadi ledakan besar pada permasalahan konflik agraria.

“Ada 50 hektar tanah milik warga Desa Mulyasejati Kec. Ciampel yang kini telah dikuasai PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, padahal warga tidak pernah melepaskan tanahnya melalui transaksi jual beli, “ujar dadi.

Dadi menegaskan, perusahaan konglomerasi besutan Sinar Mas Group ini selain sering terlibat konflik dengan masyarakat pada sektor agraria, juga terlibat pada sejumlah kasus lain yang ditimbulkannya, seperti kasus pencemaran lingkungan semisal pencemaran sungai Cibeet dan sungai Citarum.

“Sungai Citarum dan Cibeet dulunya sangatlah elok, airnya bisa di manfaatkan  untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk minum dan mandi selain untuk mengairi ladang-ladang pertanian masyarakat Karawang. Namun kedua sungai tersebut kini telah tercemari limbah B3 yang berasal dari sejumlah industri  dan salah satunya berasal dari PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, ” lanjutnya.

Dirinya menilai pemerintah daerah Kabupaten Karawang tidak mampu bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan diatas, sehingga hukum menjadi lemah dan tidak berdaya.

Dadi menduga, sepak terjang perusahaan besutan Sinar Mas Group ini telah melakukan praktik suap kepada sejumlah pejabat BPN Karawang dalam mempercepat proses lahirnya sertifikat Hak Tanggungan (HT), yang menjadi prasyarat pencairan dana pinjaman PT. Sinar Mas dari Chines Development Bank (CDB), sebesar Rp19,5 trilyun pada 2015 silam.

“Skenario yang di mainkan oleh konglomerasi bersama birokrat yang korup dengan dalih investasi lagi-lagi di legitimasi oleh hukum positif yang jauh dari rasa keadilan sehingga hukum menjelma sebagai alat untuk kepentingan penguasa dalam menindas rakyatnya, ” tandasnya. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Tim Sergap TNI AD Siap Bantu Petani Berantas Tengkulak Nakal

Oleh: Hasan Basri KARAWANG – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan para petani, Tim Sergap (Serapan …