Sidang Sengketa Lahan di Karawang, Kuasa Hukum Tergugat Tolak Saksi dari Kelurahan

Oleh: Hasan Basri

SIDANG kasus sengketa lahan antara Mintarsih vs Rosyid kembali digelar Pengadilan Negeri Karawang pada rabu (22/2/17) kemarin. Pada sidang kali ini, kuasa hukum tergugat (Rosyid) sempat menolak dan keberatan atas saksi yang dihadirkan pihak Kelurahan Nagasari.

Asep Suparman, seorang tenaga honorer Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, sempat ditolak untuk memberikan kesaksiannya pada sidang yang digelar selasa (22/2/17) kemarin. Asep yang telah beberapa kali datang memberikan kesaksian atas nama pihak Kelurahan Nagasari sempat ditolak  kuasa hukum tergugat dengan alasan yang tidak jelas, padahal saat itu Asep datang dengan dibekali surat tugas dari lurah setempat.

Namun setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang memberikan pemahaman dan meyakinkan kuasa hukum tergugat, jika kesaksian Asep merupakan tugas dan dibekali surat dari lurah tempat dia bekerja, kuasa hukum tergugat akhirnya menerima kesaksian Asep.

Saat ditemui tintabiru.com pasca persidangan, asep menceritakan ihwal tanah yang kini disengketakan antara Mintarsih dengan Rosyid berawal dari tahun 2013. “Sekitar tahun 2013 silam, seseorang yang bernama Rojak datang ke kantor Kelurahan Nagasari dan meminta dibuatkan SPPT tanah atas nama Rosyid, ” ujar asep.

Asep menambahkan, saat itu dirinya telah menjabat sebagai pegawai yang mengurusi masalah penagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor Kelurahan Nagasari. Namun lanjut dia, permintaan Rojak untuk dibuatkan SPPT ditolaknya, dengan alasan pembuatan SPPT adalah wewenang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).

” Saya tidak bisa menerima permintaan rojak, namun saya memberikan arahan kepada dia untuk datang ke kantor DPPKAD,” ucapnya.

Asep membenarkan tanah yang kini disengketakan antara Mintarsih dengan Rosyid sebelumnya adalah tanah milik H. Andar yang kemudian berpindah tangan kepada Hj. Rohmah. Hal itu jelas dia, nama H. Andar ada dalam catatan buku induk yang ada di Kelurahan Nagasari. Namun pada awal tahun 2014, tiba-tiba Rosyid mengklaim bahwa ia memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

“Saya juga tidak mengerti, kenapa pada tahun 2013 Rosyid melalui Rojak memiliki sertifikat tanah tersebut dan membayar pajak ke DPPKAD dengan SPPT yang dibuatnya,” jelas asep.

Sementara Lurah Nagasari H. Endeng menyatakan, jika dirinya pun tidak mengetahui secara detail ihwal sengketa tanah yang berlokasi di jalan terusan Tanjungpura – Klari yang berada di perbatasan tiga Kleurahan yakni, Kelurahan Karawang Wetan, Nagasari dan Palumbonsari.

“Saya menjabat sebagai lurah di Kelurahan Nagasari mulai tahun 2010, jadi tidak mengetahui secara persis ihwal mula terjadinya sengketa tersebut, ” kata endeng saat ditemui tintabiru.com di ruang kerjanya.

Endeng menegaskan, jika surat pernyataan yang ditanda tanganinya terkait membenarkan status tanah tersebut adalah milik rosyid itu hanya karena berdasarkan bukti dari buku C yang ada di Kelurahan Nagasari.

” Memang selaku lurah Nagasari saya menerbitkan dan menanda tangani surat pernyataan atas tanah yang diklaim sebagai milik rosyid, dan hal itu karena berdasarkan buku C saja, sementara buku tersebut sama sekali tidak pernah dirubah sejak dulu,” jelasnya.

Endeng mengatakan, bahwa lurah tidak memiliki kewenangan apapun dalam masalah tanah, karena menurut dia, semua yang terkait masalah administrasi pertanahan semisal buku induk C, SPPT ataupun peta bidang adalah kewenangan dinas lain.

“Saya hanya pejabat pelaksana saja, sementara pembuatan SPPT ataupun peta bidang adalah kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), ” ujar Endeng.

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Hadirkan Saksi, PN Karawang Kembali Gelar Sidang 8 Korban Salah Tangkap Gugat Polres dan Kejari Karawang Rp8 Milyar

Oleh: Saut Sianipar, SH KARAWANG – Pengadilan Negeri Karawang, Kamis (26/10/17) kemarin kembali menggelar sidang …