PT. PKBM “Siluman”!!! Kabid PNFI: Ilegal, bukan Lembaga Pendidikan Kesetaraan

Oleh: Bayu Sid

INI pernyataan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang terkait keberadaan PT. PKBM, perusahaan yang menjadi subkontraktor PT. Onamba, berkedok lembaga pendidikan kesetaraan bersifat sosial, yang berlokasi di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang.

Kabid PNFI Disdikpora Karawang, Amid Mulyana
Kabid PNFI Disdikpora Karawang, Amid Mulyana

Ternyata, pihak Disdikpora Karawang tidak mengenal PKBM tersebut. Melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), Amid Mulyana, Disdikpora Karawang menyatakan kalau PT. PKBM tidak di bawah koordinasinya.

“PT. PKBM bukan lembaga pendidikan kesetaraan. Jika dia (PT. PKBM) mengaku merupakan lembaga pendidikan kesetaraan, itu ilegal,” ujar Amid Mulyana, saat dihubungi tintabiru.com, Senin (20/2/2017).

Amid menyebut PKBM tersebut ilegal lantaran selama ini tidak terdaftar di instansinya. “PKBM itu dalam penyelenggaraannya tidak bersentuhan dengan kegiatan usaha, apalagi bisnis. PKBM murni lembaga pendidikan bersifat sosial, untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan kesetaraan,” lanjut Amid.

Untuk itu, Amid meminta kepada pengelola PT. PKBM untuk mempertangungjawabkannya sekaligus mencopot bendera lembaga pendidikan kesetaraan yang disandingnya dalam menjalankan operasionalnya.

16650507_962594907211100_1237966405_nUntuk diketahui, PT. PKBM menjalankan bisnis dan menjadi subkontraktor PT Onamba Indonesia dengan cara menyelimuti legalitasnya melalui lembaga pendidikan kesetaraan bersifat sosial. Dalam menjalankan bisnisnya itu, PT. PKBM yang direkturnya merupakan isteri dari oknum pengawas Disnakertrans Karawang, M Nur, merekrut tenaga kerja melalui iming-iming memberikan pendidikan gratis untuk mendapatkan ijazah kesetaraan.

“Tapi setelah warga masuk, menjadi siswanya, mereka malah dipekerjakan dengan upah Rp30 ribu/hari, selama 8 jam tiap hari. Itupun, tanpa tunjangan,” ujar Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi.

Dadi Mulyadi, Ketua BM PAN Karawang
Dadi Mulyadi, Ketua BM PAN Karawang

Di PT PKBM sendiri, selain tidak ada papan nama perusahaan, juga tidak pernah ada kegiatan belajar atau pelatihan/kursus. Hal ini diungkapkan para siswa PKBM tersebut. “Selama saya menjadi siswa di PKBM itu, belum pernah ada kegiatan belajar atau pelatihan. Pihak pengelola bilangnya belum ada instrukturnya. Dan upah dari hasil kerja kami yang dibayar Rp30 ribu/hari itu, mereka bilang sebagai uang saku buat kami sebagai siswa PKBM,” ujar salah seorang siswa PKBM (PT. PKBM) yang namanya enggan dipublish.

Tak hanya “nakal” dalam berbisnis, PT. PKBM juga mengangkangi pemerintah desa setempat. Terbukti, Kepala Desa Kalangsari, Teti Firdaus mengaku, selama beraktivitas dan beroperasional, pihak pengelola PT. PKBM belum pernah melapor apalagi mengajukan perizinan.

“Beberapa kali kami panggil selalu mangkir. Baru kemarin, Jumat (17/2/2017), Ibu Nur (Direktur PKBM, istri M Nur, pengawas Disnakertrans Karawang), datang memenuhi panggilan kami. Tapi saat kami tanya soal perizinan, jawaban dia ngeyel. Dia bilang PT. PKBM adalah yayasan. Kemudian bilang lagi lembaga pendidikan sosial, kemudian bilang lagi perusahaan. Pokoknya ngeyel,” kata Teti.  (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

LSM GSMB Akan Kawal Kasus Penyerobotan Tanah Bengkok Milik Desa Batujaya

Oleh: Dadang Aripudin KARAWANG – Akibat tanah bengkok milik Pemerintahan Desa diserobot oleh orang yang …