Ada Duit Masuk ke Pemkab Karawang dari PTPL. BM PAN: Menjurus KKN

Reporter: Hilman Tamimi

KARAWANG – Adanya aliran dana dari PT. Pertiwi Lestari (PTPL) ke Pemkab Karawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/dulu BPMPT), menyulut reaksi sejumlah elemen. Dewan Pimpinan Daerah DPD BM PAN, bahkan mengutuk keras tindakan Pemkab Karawang dalam hal DPMPTSP.

Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi
Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi

“DPMPTSP Karawang yang menerima uang ratusan juta rupiah dari Direktur PT Pertiwi Lestari, Timotius Simroni, sudah menjurus adanya tindakan KKN. Bukan hanya sekedar angka. Tapi dibalik itu semua merupakan awal untuk membangun komitmen permufakatan-permufakatan jahat,” ujar Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi dalam jumpa persnya di Karawang, kemarin.

Menurutnya, tindakan tarnsaksional lebih menjurus kepada adanya unsur KKN. Pada akhirnya, pemerintah tidak menghendaki hidupnya kaum tani di bumi lumbung padi.

Perampasan tanah berkedok investasi yang dilegalkan rezim berkuasa saat ini, kata dia, akhirnya kaum tani digilas oleh kekuatan modal dengan menggunakan alat negara. “Hingga kaum tani terusir dari tempat tinggal dan penghidupanya,” lanjutnya.

Dadi membeberkan sudah sangat jelas didalam point perijinan IMB. Izin dikeluarkan tidak termasuk pembuatan jalan yang berimbas terhadap perusakan secara membabi buta terhadap property milik warga.

“Mulai dari tanaman-tanaman petani dan rumah petani,” bebernya.

Fakta di lapangan, tambah dia, menegaskan bahwa PT. Pertiwi Lestari telah merusak sebagian besar tempat tinggal mereka. “Ternak mereka alat rumah tangga mereka banyak yang hilang,” ungkapnya.

Disisi lain, pihaknya mempertanyakan terkait surat pernyataan yang dibuat oleh PT Pertiwi Lestari terhadap kesediaan untuk mencabut IMB, tanpa menuntut apapun bilamana diatas tanah yang dikalim tersebut masih dalam sengketa.

“Saya pertanyakan pula terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. Pertiwi Lestari yang salah satu isinya adalah siap untuk dicabut ijin IMB, tanpa akan menuntut apapun kepada pemerintah. Jika dikemudian hari diatas tanah klaim miliknya tersebut ternyata ada sengketa, nyatanya sengketa tersebut sudah manifest antara PT. PL dengan Petani,” tegasnya.

Oleh karena itu, tegas dia, Perum Perhutani dan LVRI artinya tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk, segara mencabut ijin IMB dan melakukan pembongkaran terhadap property PT Pertiwi Lestari yang sedang dibangun diatas tanah yang kini dikalim PT PL.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wawan Setiawan, mengakui, pihaknya menerima dana sebesar Rp125.374.500 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Baca: Nah Loh Ketahuan…Ada Aliran Dana dari PTPL ke Pemkab Karawang, Seratus Juta Lebih

Uang sebesar itu, kata dia, adalah terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Uang tersebut, lanjut dia, kemudian disetorkan ke kas daerah. (*)

This site is using SEO Baclinks plugin created by InfoMotru.ro and Locco.Ro

About admin

Check Also

Rebut Kembali Hak Petani dari PTPL, GMBI Siap “Perang” di Blok Kutatandingan Karawang

Oleh: Bayu Sid GERAKAN Masyarakat Bawah Indoensia (GMBI) Distrik Kabupaten Karawang menyatakan siap “perang” untuk …